JAKARTA - Kebijakan pemutihan berupa penghapusan sanksi administratif bagi keterlambatan pajak kendaraan bermotor kini tengah diselenggarakan di area Jakarta. Agenda pembebasan denda tersebut diagendakan berjalan selama kurun waktu tiga bulan, yang dimulai sejak 1 Juni hingga ditutup pada 31 Agustus 2026.
"Saat ini Pemprov DKI Jakarta memperlakukan pemutihan mulai dari tanggal 1 Juni kemarin sampai dengan tanggal 31 Agustus, berarti tiga bulan," kata Kombes Komarudin.
Masyarakat sangat disarankan agar tidak melewatkan kesempatan emas ini untuk membereskan tunggakan pajak mereka.
Aparat kepolisian pun sudah menerapkan bermacam strategi penataan demi menampung lonjakan jumlah wajib pajak yang diperkirakan bakal memadati gerai Samsat.
"Kami juga telah mempersiapkan berbagai fasilitas, tentunya mengantisipasi membludaknya para wajib pajak yang nanti akan datang ke samsat-samsat yang ada di wilayah hukum Polda Metro, untuk melakukan pembayaran pajak mengingat ada pemutihan," kata Kombes Komarudin.
Warga setempat diminta bisa merencanakan jadwal kunjungan mereka dengan tepat supaya tidak memicu antrean yang terlalu padat di lokasi pelayanan.
Proses pengurusan administrasi ini dipastikan berjalan rutin dan siap mendampingi keperluan publik pada hari operasional yang berlaku.
"Petugas ataupun personel, sarana-perasarana, fasilitas ini juga kami telah siapkan dan silakan masyarakat bisa mengurus kendaraannya sendiri untuk bisa mengikuti prosesnya dan tentunya bisa memanfaatkan waktu-waktu yang efektif. Setiap hari kami buka kecuali memang nanti tanggal merah ya setiap hari kami buka, dari Senin sampai dengan Sabtu ini juga untuk bisa melayani masyarakat yang ada di Jakarta," jelas Kombes Komarudin.
Pemberian relaksasi denda pajak ini dihadirkan secara legal demi menyemarakkan momentum peringatan ulang tahun ke-499 Kota Jakarta.
Di samping menjadi hadiah bagi para penduduk, program ini diharapkan mampu mendongkrak kepatuhan serta memotivasi warga untuk lebih disiplin dalam melunasi kewajiban perpajakan kendaraan.
Landasan hukum terkait kebijakan pembebasan sanksi ini tertuang lewat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026.
Ketetapan tertulis tersebut mengesahkan tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
"Dalam rangka memeriahkan HUT Kota Jakarta ke-499, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan kabar gembira bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak kendaraan bermotor. Sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mendorong masyarakat kembali tertib administrasi perpajakan," kata Lusiana Herawati.
