JAKARTA – Langkah nyata mendukung ekosistem hijau diambil pemerintah saat Kemendagri siapkan aturan teknis pembebasan pajak kendaraan listrik untuk pemerintah daerah.

Upaya ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam menerapkan insentif bagi pengguna mobil maupun motor ramah lingkungan.

"Kami saat ini sedang merumuskan regulasi yang lebih mendalam untuk menindaklanjuti Surat Edaran terkait insentif fiskal ini agar seragam di seluruh Indonesia," ujar perwakilan Kemendagri, sebagaimana dilansir dari news.detik.com, Senin (27/4/2026).

Penyusunan regulasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan tidak ada celah hukum saat kebijakan diimplementasikan.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah berpendapat bahwa sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mendorong minat masyarakat beralih ke transportasi listrik.

Target utama dari aturan ini adalah penghapusan beban Pajak Kendaraan Bermotor bagi unit yang sepenuhnya menggunakan tenaga baterai.

Pemerintah daerah diharapkan tidak lagi ragu dalam memberikan relaksasi pajak karena sudah didukung oleh payung hukum yang kuat dari pusat.

Selain aspek administratif, regulasi ini juga akan mengatur mekanisme pengawasan agar insentif tepat sasaran kepada pemilik kendaraan listrik murni.

Langkah ini diprediksi akan meningkatkan angka penjualan kendaraan rendah emisi di kota-kota besar secara signifikan mulai semester 2 tahun ini.

Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah penurunan polusi udara serta pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil yang harganya terus bergejolak.

Masyarakat kini tinggal menunggu penyelesaian dokumen teknis ini sebelum bisa menikmati manfaat fiskal secara penuh di kantor Samsat terdekat.