JAKARTA - Kementerian Perhubungan RI mengintensifkan persiapan menghadapi lonjakan arus mudik Lebaran Idulfitri 2026 yang diprediksi bersamaan dengan perayaan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada bulan Maret. Pusat perhatian utama dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah kesiapan operasional di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, yang menjadi salah satu titik krusial dalam jaringan transportasi nasional.
Fokus Kesiapan Angkutan di Titik–Titik Krusial
Dalam rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (20/2/2026), Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa posko angkutan Lebaran akan diaktifkan pada 13–29 Maret 2026. Menurutnya, sinergi dengan provinsi dan instansi terkait sangat penting untuk menjaga kelancaran arus mudik. “Harapan kami dengan segala persiapan yang sudah diupayakan oleh Provinsi Jawa Timur dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Dudy.
Penyebrangan di Pelabuhan Ketapang diperkirakan akan mengalami peningkatan arus, baik dari Jawa ke Bali maupun sebaliknya. Karena itu, Kemenhub memetakan kebutuhan untuk tambahan kapal dan peningkatan layanan penyeberangan guna mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan.
Antisipasi Penutupan Sementara Saat Nyepi
Momentum perayaan Nyepi pada 19 Maret membawa tantangan tersendiri karena akan berdampak pada penutupan sementara operasional Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk. Pelabuhan tersebut direncanakan tutup pada 18 Maret, sehingga masyarakat diimbau untuk menyesuaikan jadwal perjalanan mereka. Kebijakan ini menjadi bagian dari pengaturan untuk menciptakan suasana perayaan yang khidmat sekaligus mengantisipasi kepadatan.
Penutupan tersebut dipandang harus dikelola dengan baik agar tidak menyebabkan antrean panjang atau gangguan arus mudik yang lebih besar. Sebagai antisipasi, pemerintah daerah dan Kemenhub juga melakukan pemetaan lahan parkir yang memadai di sekitar Ketapang sehingga kendaraan bisa ditampung selama masa penutupan.
Pengaturan Lalu Lintas dan Sistem Transportasi
Selain titik penyeberangan laut, pengaturan arus lalu lintas di tol dan jalur darat menjadi perhatian penting. Korps Lalu Lintas Polri akan mengatur lalu lintas melalui berbagai skema seperti contra flow, satu arah (one-way), serta sistem ganjil–genap di ruas tertentu untuk mengurai kepadatan. Pemerintah juga menyiapkan beberapa skenario tambahan bila diperlukan untuk menjaga arus kendaraan tetap lancar.
Langkah-langkah tersebut tidak hanya mencakup sistem rekayasa lalu lintas saja, tetapi juga pengaturan penundaan dan pemberitahuan resmi terkait penutupan operasional pelabuhan. Menhub menjelaskan bahwa pemberitahuan yang terang kepada masyarakat akan membantu warga mengatur ulang jadwal keberangkatan maupun kepulangan mereka.
Peran Pemerintah Daerah dan Sinergi Stakeholder
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa persiapan mudik dan hari besar keagamaan memerlukan kerja sama antara pemerintah daerah, TNI–Polri, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, koordinasi yang matang menjadi kunci utama agar penyelenggaraan angkutan masyarakat berjalan aman, teratur, dan menyenangkan.
Tidak hanya itu, Dishub Jawa Timur juga telah melakukan antisipasi, termasuk memetakan dan menyiapkan kantong parkir guna menampung kendaraan untuk mengurangi potensi kemacetan di jalur utama menuju pelabuhan. Antisipasi ini diproyeksikan berdampak positif pada pengelolaan arus mudik yang berlangsung secara intensif dalam periode tersebut.
Persiapan di Titik Lain dan Pelayanan Angkutan Umum
Upaya pemerintah tidak hanya difokuskan di Pelabuhan Ketapang saja. Infrastruktur di terminal penumpang lainnya, termasuk di 63 terminal yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), juga tengah dioptimalkan untuk menghadapi arus pemudik yang diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan layanan dan kapasitas operasional menjadi bagian dari usaha memberikan kenyamanan bagi pengguna transportasi.
Koordinasi pusat–daerah dalam pengaturan angkutan ini mencakup seluruh moda transportasi, baik laut, darat, udara, maupun kereta api. Dengan demikian, pemerintah berharap seluruh elemen bisa saling mendukung agar kegiatan mudik Lebaran 2026 dan perayaan Hari Raya Nyepi dapat berlangsung tanpa hambatan berarti, serta menciptakan pengalaman perjalanan yang aman dan lancar bagi masyarakat Indonesia.
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah memastikan semua pihak terkait siap menghadapi potensi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode angkutan Lebaran dan Hari Raya Nyepi, sehingga arus mudik di Jawa Timur dan lintas provinsi bisa berjalan efisien dan terkoordinasi dengan baik.
