JAKARTA - Transformasi transmigrasi kini diposisikan sebagai salah satu instrumen strategis dalam kerangka pembangunan nasional Indonesia. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Minggu, 8 Februari 2026. Menurut AHY, perubahan pendekatan terhadap transmigrasi bukan sekadar perpindahan penduduk, tetapi sebagai kekuatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, merata, serta berkeadilan, termasuk sebagai jawaban atas tantangan global yang semakin kompleks.
Ia menekankan bahwa program transmigrasi di era kini harus difokuskan pada pendekatan yang lebih strategis, dengan landasan penguatan infrastruktur dasar sebagai fondasi pembangunan wilayah. Negara, menurut AHY, bertanggung jawab memastikan kesiapan infrastruktur di kawasan transmigrasi agar kawasan-kawasan ini dapat tumbuh sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini menjadi titik awal penting dalam mengartikan kembali peran transmigrasi dalam konteks modern.
Fondasi Pembangunan: Infrastruktur sebagai Landasan Utama
Pembangunan transmigrasi, sambung AHY, tidak dapat dilepaskan dari kekuatan infrastruktur dasar. Infrastruktur, dalam konteks strategi pembangunan wilayah, berfungsi sebagai jantung penyedia layanan—baik kepada penduduk, pelaku usaha, maupun investor yang melihat potensi di kawasan transmigrasi. AHY menyatakan, “Kami mengemban amanah mengawal pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, terutama infrastruktur yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional, baik di bidang pangan, energi, dan air, maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.”
Kesiapan infrastruktur ini mencakup akses dasar, jaringan logistik, fasilitas pendukung produksi pangan, energi, dan air. Oleh karena itu, hadirnya infrastrukturnya bukan sekadar bentuk fisik, melainkan sebagai penggerak konektivitas ekonomi yang memastikan kawasan transmigrasi bukan wilayah terisolasi, melainkan sebagai pusat pertumbuhan baru yang inklusif.
Dua Agenda Utama: Revitalisasi dan Transformasi Kawasan
Dalam penjabaran yang disampaikan Menko IPK, terdapat dua agenda besar yang menjadi fokus utama pengembangan transmigrasi di masa kini: revitalisasi dan transformasi kawasan transmigrasi.
Revitalisasi difokuskan pada pengoptimalan kawasan transmigrasi yang sudah ada. Ini dilakukan lewat perbaikan infrastruktur dasar, sehingga daya tarik dan produktivitas kawasan meningkat.
Transformasi kawasan, di sisi lain, diarahkan pada peningkatan nilai tambah kawasan melalui kolaborasi yang lebih luas—melibatkan industri, investor, teknologi, dan pihak off-taker yang mampu memberikan dampak ekonomi nyata.
Dalam perspektif ini, transformasi program transmigrasi bukan sekadar memaksimalkan apa yang sudah ada, namun mengawinkan potensi teknis kawasan dengan kekuatan modal dan investasi. AHY menegaskan bahwa keberlanjutan kawasan transmigrasi bergantung pada kemampuan menyinergikan kekuatan lokal dengan dukungan teknologi dan kapital global.
Menghadapi Tantangan Global dengan Ketangguhan Lokal
Salah satu alasan utama mengapa transformasi transmigrasi menjadi instrumen strategis adalah untuk menjawab tantangan global yang kian dinamis. Menurut AHY, tekanan geopolitik, risiko perlambatan ekonomi dunia, dan ancaman terhadap ketahanan nasional menuntut pendekatan pembangunan yang lebih adaptif dan strategis.
Dalam konteks itu, pembangunan tidak boleh terpusat hanya pada wilayah tertentu saja. AHY menegaskan pentingnya menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk Papua, untuk memastikan bahwa pembangunan tidak menciptakan disparitas luas, tetapi justru meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan pemerataan dan keadilan agar masyarakat tidak tersisakan dalam kemiskinan ekstrem.
Transformasi Transmigrasi sebagai Katalisator Pembangunan Wilayah
Pendekatan baru terhadap transmigrasi bukan sekadar kebijakan semata, melainkan bagian dari strategi nasional yang lebih luas—mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menempatkan transformasi transmigrasi sebagai instrumen strategis, pemerintah berharap kawasan transmigrasi dapat tumbuh menjadi pusat ekonomi baru yang tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga menjadi ruang produksi dan nilai tambah ekonomi.
Dari sudut pandang ini, transformasi transmigrasi membuka peluang baru bagi kolaborasi lintas sektor—mulai dari pelaku industri, investor, hingga komunitas lokal—untuk bersinergi dalam menciptakan nilai tambah kawasan. Hal ini selaras dengan visi pemerataan pembangunan nasional yang ingin dicapai pemerintah, di mana setiap daerah memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional yang berkelanjutan.
