JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 melakukan penyesuaian anggaran yang berdampak pada sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos). Pada tahun 2025, anggaran Kemensos dipangkas sebesar Rp970 miliar dari total pagu anggaran yang semula berjumlah Rp79,5 triliun. Dengan penyesuaian ini, total anggaran Kemensos menurun menjadi Rp78,6 triliun.

Meski demikian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa pemotongan anggaran tersebut tidak mempengaruhi program bantuan sosial (bansos) maupun gaji pegawai. "Ada penyesuaian anggaran rekonstruksi menjadi Rp970.001.812.000," kata Mensos Saifullah Yusuf dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Efisiensi dan Prinsip Penganggaran

Gus Ipul menjelaskan bahwa keputusan pemotongan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam efisiensi anggaran yang mematuhi arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menekankan pentingnya efisiensi anggaran kementerian dan lembaga dengan prinsip tidak mengurangi alokasi yang sudah dianggarkan untuk program prioritas seperti bantuan sosial.

"Melakukan efisiensi dan berpegang teguh pada kaidah-kaidah yang kita jadikan pedoman. Yang pertama tentu untuk bansos, tidak ada yang dikurangi," terang Gus Ipul. Pernyataan ini merujuk pada komitmen pemerintah untuk mempertahankan dan menjalankan program sosial bagi masyarakat, terutama yang tergolong rentan dan membutuhkan bantuan.

Alokasi Gaji Pegawai Tetap Terjamin

Selain menjaga anggaran untuk bansos, Mensos juga memastikan bahwa gaji pegawai serta honor pendamping tidak akan terpengaruh oleh pemotongan anggaran. "Yang kedua tentu gaji untuk pegawai, honor untuk para pendamping yang sudah dianggarkan di tahun berjalan ini tidak ada yang dikurangi sama sekali," jelasnya.

Alokasi anggaran untuk gaji pegawai dan honor pendamping menjadi prioritas mengingat fungsi keduanya yang krusial dalam menjalankan program-program Kemensos. Keputusan ini juga mencerminkan dedikasi pemerintah untuk memastikan operasional Kemensos tidak terganggu meski anggaran mengalami penyesuaian.

Konteks Nasional: Efisiensi Anggaran Nasional

Pemangkasan anggaran ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Inpres tersebut menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Penghematan tersebut meliputi Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah. Kebijakan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan efisien.

Dampak dan Harapan

Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Kemensos diharapkan tidak hanya mengurangi pemborosan tetapi juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program sosial. Pemerintah berharap bahwa penggunaan anggaran yang lebih efisien dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Keputusan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya dalam menyeimbangkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai salah satu kementerian yang memiliki peran sentral dalam menghadapi isu-isu sosial, Kemensos dituntut untuk terus beradaptasi dan mencari solusi inovatif dalam pengelolaan anggaran agar dapat tetap menjalankan program-programnya dengan baik. "Dengan efisiensi yang kita lakukan, kita berupaya memaksimalkan manfaat dari setiap rupiah yang dianggarkan untuk program-program sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat," tutup Gus Ipul.

Dengan demikian, meski mengalami pemotongan anggaran yang cukup signifikan, Kemensos tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program-programnya. Ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan prinsip pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, sesuai dengan harapan masyarakat luas.