JAKARTA - Isu mengenai bakal berhentinya megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terus beredar di publik, terutama setelah munculnya rencana penghematan anggaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, dengan tegas membantah spekulasi tersebut. Basuki mengungkapkan optimisme bahwa pelaksanaan megaproyek ini akan berjalan sesuai rencana dan semua pegawai OIKN akan berkantor di IKN pada Maret 2025.
Basuki menjelaskan bahwa saat ini mayoritas pegawai OIKN sudah mulai berkantor di IKN, menandakan bahwa proyek ini terus berjalan dengan baik. "Kebanyakan dari OIKN sudah berkantor di sana, yang di Jakarta saja dari kantor Menara Mandiri awal ada 17 lantai, kini sudah tinggal 5 lantai saja. Jadi ada optimisme Maret 2025 semua karyawan OIKN bisa bekerja di sana," ungkap Basuki saat memberikan pernyataan resmi. Dengan sejumlah besar pegawai yang telah berpindah ke IKN, ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam proyek tersebut.
Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan bahwa anggaran untuk proyek ini berpotensi bertambah guna mendukung pelaksanaan hingga selesai sepenuhnya. "Kami diminta Presiden Prabowo dan menteri-menteri lain untuk mempersiapkan dokumen tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun, sehingga total mencapai Rp 14,4 triliun, yang mana ini bagian dari Rp 48,8 triliun," jelas Basuki, Rabu, 12 Februari 2025. Tambahan anggaran ini menandakan dukungan penuh dari pemerintahan saat ini, sehingga isu mengenai kemandekan proyek semakin tidak berdasar.
Isu megaproyek mangkrak ini awalnya berkembang setelah adanya pengumuman rencana penghematan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai kalangan termasuk masyarakat dan pengamat meragukan kelanjutan proyek ini. Namun, Basuki memberikan jaminan bahwa proyek tidak hanya sedang berlangsung tetapi juga akan mencapai milestone sesuai yang direncanakan. "Kami memiliki alur yang jelas dan dukungan penuh dari pemerintah, sehingga tidak ada alasan bagi proyek ini untuk berhenti," tambah Basuki dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Kepindahan pegawai OIKN ke IKN sendiri tidak terlepas dari persiapan fisik dan infrastruktur yang telah diupayakan selama ini. Pembangunan fasilitas pendukung seperti perumahan, transportasi, dan fasilitas kesehatan menjadi prioritas untuk memastikan kenyamanan dan produktivitas pegawai ketika mulai berkantor di lokasi IKN. Kemajuan pesat dalam penyediaan fasilitas ini menjadi salah satu faktor pendukung yang membuat Basuki yakin bahwa target waktu akan terpenuhi.
Tidak hanya itu, Basuki juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pihak swasta dalam merealisasikan megaproyek ini. Kerja sama ini dipandang sebagai kunci keberhasilan jangka panjang IKN sebagai pusat pemerintahan baru di Indonesia. Dengan kolaborasi yang baik, Basuki percaya bahwa pembangunan IKN bisa berjalan lebih efisien dan efektif.
Di sisi lain, dukungan Presiden Prabowo Subianto juga menambah keyakinan bahwa proyek ini akan terus berlanjut sesuai rencana. Presiden dikabarkan menginstruksikan jajarannya untuk bekerja sama dengan berbagai pihak guna memaksimalkan potensi anggaran dan infrastruktur yang ada agar dapat selesai sesuai target waktu.
Dengan pernyataan tegas dari Basuki dan dukungan penuh dari Presiden Prabowo serta jajaran pemerintah, diharapkan publik bisa mendapatkan kejelasan mengenai nasib megaproyek ini. "Kami berkomitmen untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan, dan itu akan segera terwujud," tutup Basuki dengan optimisme yang tinggi.
Hingga kini, publik diharapkan bisa bersabar dan melihat bagaimana kerja pemerintah dan OIKN dalam mewujudkan impian besar ini. Masa depan IKN sebagai ibukota baru Indonesia sudah di pelupuk mata, dan Basuki Hadimuljono berjanji akan terus memberikan perkembangan terbaru mengenai proyek ambisius ini.
Untuk informasi lebih lanjut, publik bisa mengikuti perkembangan resmi dari OIKN dan pemerintah, yang akan terus memberi informasi akurat tentang status proyek IKN. Basuki dan timnya tetap membuka komunikasi dengan masyarakat agar tidak ada informasi yang simpang siur terkait kelanjutan megaproyek ini.