JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajak bank swasta untuk berpartisipasi dalam pengucuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam rangka mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan yang masif, demi realisasi target pembangunan perumahan nasional.

Dalam konferensi pers di kantor Bank Indonesia (BI) pada Selasa malam, 11 Februari 2025, Erick menekankan pentingnya kolaborasi antara bank-bank swasta dengan pemerintah. "Karena masif 3 juta rumah, kami mengharapkan juga peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini. Jadi, tidak kami sendirian saja," ungkap Erick. Menurutnya, sinergi yang solid penting untuk mencapai target ambisius tersebut.

Kolaborasi dengan Bank Himbara

Erick juga menyatakan bahwa Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) perlu mendapatkan dukungan pembiayaan kuat. Pasalnya, kebutuhan akan penyaluran rumah untuk mengatasi backlog atau kekurangan hunian masih sangat tinggi, yakni sekitar 9,9 juta unit. Tidak hanya mengandalkan PT Bank Tabungan Negara (BTN) yang telah menjadi tulang punggung penyaluran KPR Subsidi, Erick memastikan bahwa bank Himbara lainnya seperti PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (BNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga akan terlibat dalam perluasan portofolio pembiayaan perumahan.

Bahkan, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dipastikan akan turut serta dalam inisiatif ini. "Kami siap melaksanakan. Toh, selama ini juga Bank-Bank Himbara seperti BBTN yang memang 80 persen market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami," tambah Erick, menggarisbawahi peran signifikan bank Himbara dalam sektor perumahan subsidi.

Insentif dari Bank Indonesia

Rapat koordinasi yang melibatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, serta pihak terkait lainnya menjadi ajang untuk membahas dukungan pembiayaan demi mewujudkan program 3 juta rumah. Perry Warjiyo, Gubernur BI, menyatakan bahwa BI berkomitmen memberikan insentif sebesar Rp23,2 triliun kepada bank-bank yang menyalurkan KPR untuk program ini. Jumlah tersebut direncanakan akan ditingkatkan hingga Rp80 triliun.

"Kami berkeyakinan bahwa perumahan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dan dukungan konkret Bank Indonesia yakni pemberian kebijakan insentif likuiditas yang sekarang Rp23,2 triliun akan secara bertahap kami naikkan menjadi Rp80 triliun," ujar Perry. Perry meyakini bahwa inisiatif ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat sektor perumahan memiliki 185 sektor turunan yang akan terdampak secara positif.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Program pembangunan 3 juta rumah diproyeksikan tidak hanya mengatasi defisit perumahan, tetapi juga memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor perumahan memiliki peran signifikan dalam menciptakan lapangan kerja serta mendongkrak sektor-sektor turunan seperti bahan bangunan, jasa konstruksi, hingga pelayanan rumah tangga.

Tidak dapat dipungkiri, infrastruktur perumahan yang memadai adalah fondasi penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang. Dengan memastikan adanya kolaborasi antara lembaga keuangan dan pemerintah, demikian juga dukungan kebijakan dan regulasi yang proporsional, Indonesia dapat meningkatkan aksesibilitas rumah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tantangan dan Harapan

Meski demikian, tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target ambisius ini tidaklah sedikit. Kendala birokrasi, ketersediaan lahan, hingga fluktuasi ekonomi menjadi hambatan yang perlu diatasi dengan strategi yang cerdas dan implementasi efektif.

Erick Thohir meyakini bahwa dengan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, visi besar pembangunan perumahan dapat terwujud. "Kami optimis, dengan kerja sama yang baik, kita dapat mencapai target ini dan memberikan dampak positif bagi banyak orang," kata Erick menutup pernyataannya.

Panggilan untuk Aksi Nyata

Seiring dengan kemajuan program 3 juta rumah, keterlibatan aktif dari para pemangku kebijakan dan sektor swasta menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan program ini. Peran serta masyarakat dalam menyuarakan kebutuhan dan mendukung kebijakan pro-perumahan juga menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan.

Dengan langkah terkoordinasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, program ini tidak hanya akan menjadi pencapaian kuantitatif, tetapi juga berdampak menyeluruh bagi ketahanan sosial dan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Saat ini, seluruh mata tertuju pada implementasi dan perkembangan program ambisius ini. Dengan sinergi yang kuat dan dukungan insentif tepat sasaran, Indonesia diharapkan bergerak menuju masa depan di mana kebutuhan dasar tempat tinggal dapat diakses oleh semua masyarakat.