JAKARTA - Dalam rangka mengatasi permasalahan tumpahan minyak di laut yang semakin mendesak, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) kembali menggelar rapat koordinasi penting dengan pemangku kepentingan. Pertemuan tersebut yang bertujuan untuk pembentukan Tim Daerah berlangsung di Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, dan berlangsung selama dua hari pada 13-14 Maret 2018.

Urgensi Penanganan Tumpahan Minyak di Laut

Diawali dengan sambutan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Agung Kuswandono, acara ini menekankan pentingnya pembentukan tim daerah dalam menghadapi masalah tumpahan minyak yang kerap melanda kawasan laut Kepulauan Riau. "Hari ini kita akan membahas mengenai kebijakan pembentukan tim daerah untuk penanggulangan tumpahan minyak di laut," jelas Deputi Agung, 3 Februari 2025.

Tumpahan minyak tidak hanya berdampak buruk pada ekosistem laut namun juga mengancam sektor pariwisata setempat. Menurut Deputi Agung, pencemaran laut akibat tumpahan minyak tersebut kian memperburuk kondisi pantai dan terumbu karang, yang pada akhirnya memudarkan daya tarik wisata. “Kalau sudah nempel di pantai, nempel di batu, nempel di coral itu sudah tidak ada istilahnya pariwisata lagi. Pariwisata akan hancur, keindahan alam Batam, Bintan, Karimun itu lenyap," ujarnya.

Penyebab dan Tantangan Dalam Mengatasi Tumpahan Minyak

Masalah ini terus berulang setiap tahunnya tanpa solusi tuntas, terutama karena otoritas masih berjuang dalam mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab. Deputi Agung mengungkapkan, “Kita menuduh yang membuang adalah kapal-kapal yang berkeliaran di Selat Malaka ini. Tapi ada isu, sebetulnya kapal-kapal ini tidak langsung membuang, tapi menyerahkan kepada masyarakat sekitar."

Masalah ini, menurutnya, membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. "Antara Pusat, Kepri, Kabupaten/Kota harus bahu-membahu untuk bergerak menyelesaikan semua ini," tambah Deputi Agung.

**Regulasi dan Implementasi di Lapangan**

Meskipun telah tersedia kerangka hukum yang memadai, seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 109 Tahun 2006, tantangan utama terletak pada implementasinya. "Tinggal sekarang bagaimana kita melaksanakan di level lapangan," lanjut Deputi Agung (14/3).

Sebagai bagian dari implementasi regulasi, formasi Tim Daerah menetapkan Gubernur sebagai Ketua dengan Koordinator di setiap wilayah kabupaten/kota dipegang oleh Bupati/Walikota. Anggota tim ini mencakup beragam institusi daerah, mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta instansi terkait lainnya.

**Langkah Konkret dan Rekomendasi**

Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Sahat M. Panggabean, menekankan peran penting Tim Daerah. Ia berharap tim yang terbentuk akan mampu menyelesaikan kasus-kasus tumpahan minyak yang ada serta mencegah peristiwa serupa di masa mendatang. “Tugas tim daerah juga mencakup pelaksanaan audit investigatif ke seluruh perusahaan tank cleaning dan melakukan pengecekan kebenaran dokumen,” katanya.

Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Laut, Kus Prisetiahadi, menyoroti rekomendasi utama dari rapat ini. Pertama, draft pembentukan tim daerah akan segera disahkan oleh Gubernur, melibatkan seluruh unsur terkait sesuai tupoksi masing-masing. "Pendanaan operasional tim daerah akan dibebankan kepada provinsi dengan dukungan dari kabupaten/kota," sebutnya.

Rekomendasi lain termasuk dukungan kerjasama dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembentukan tim daerah, guna mewujudkan penanggulangan yang efektif dan efisien.

**Komitmen dan Harapan Ke Depan**

Pembentukan tim daerah diharapkan tidak hanya menawarkan solusi jangka pendek, namun juga menciptakan mekanisme penanganan yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau. Keberhasilan kolaborasi maupun sinergi antar pihak, menjadi kunci dalam mengatasi tumpahan minyak yang mencemari kawasan perairan kepulauan yang dikenal akan keindahan alamnya.

Dengan langkah konkret dan dukungan penuh dari semua pihak, masyarakat optimis bahwa kejadian serupa dapat diminimalisir, sehingga masa depan Kepulauan Riau sebagai destinasi wisata bahari tetap terjaga. Ini menjadi langkah strategis tidak hanya bagi daerah, namun juga menjawab tantangan kebijakan nasional yang lebih luas dalam pengelolaan lingkungan maritim.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting dalam menyatukan visi dan langkah lintas sektor, dengan harapan keindahan dan kelestarian ekosistem laut dapat kembali dinikmati oleh generasi mendatang.