JAKARTA - Kabupaten Bekasi kerap kali menjadi sorotan terutama terkait masalah banjir yang hampir setiap tahun melanda pemukiman di wilayah tersebut, termasuk perumahan bersubsidi di Tambun Utara. Situasi kritis ini tidak hanya menggangu aktivitas sehari-hari tetapi juga mengancam kesehatan dan keselamatan para penghuni.

Menyikapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan inspeksi mendadak pada Minggu, 9 Februari 2025, di tiga lokasi perumahan bersubsidi di wilayah Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Salah satu lokasi yang menjadi fokus kunjungan adalah Perumahan Grand Permata Residence di Desa Sriamur.

“Saya mendapat informasi terkait persoalan banjir di sini (Perumahan Grand Permata Residence), hari ini saya sidak,” ungkap Maruarar Sirait di hadapan warga dan pengembang perumahan, menegaskan langkah cepat yang diambilnya dalam menangani masalah ini.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa laporan mengenai banjir didapatkannya dari jejaring Kementerian PKP, yang memotivasinya untuk melakukan sidak. “Saya ingin masalah ini selesai dengan mempertemukan warga dengan pihak pengembang secara langsung,” lanjut Ara.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk merumuskan solusi komprehensif dalam menangani persoalan banjir yang telah menjadi keluhan utama warga. Ara menuntut komitmen dari pihak pengembang agar segera menyelesaikan permasalahan ini dalam kurun waktu satu bulan. “Ini tanggal berapa? 9 Februari 2025 ya, saya minta tanggal 9 Maret 2025 mendatang tidak ada lagi keluhan warga terkait banjir,” tegasnya dengan penuh harap.

Tegas dan lantang, Ara mengingatkan pengembang perihal tanggung jawabnya mengingat 75 persen dana perumahan bersubsidi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sisanya merupakan tanggung jawab pengembang. “Ingat ya, ini dana APBN, jangan disepelekan,” tambahnya.

Tidak hanya sekadar melihat kondisi fisik bangunan, Menteri PKP ini juga menyempatkan diri untuk masuk ke dalam rumah-rumah yang telah dihuni, mendengarkan langsung keluhan dari warga. Selain masalah banjir, penghuni Perumahan Grand Permata Residence juga menyuarakan keresahan mereka akan kurangnya pencahayaan lampu pada malam hari yang menambah risiko keamanan.

Tak berhenti di situ saja, keluhan turut mencuat perihal akses jalan perumahan yang belum diaspal dan saluran drainase yang memerlukan pengerukan agar sistem pembuangan air hujan dapat berfungsi dengan maksimal. Langkah konkret dari pengembang sangat diharapkan untuk segera mengatasi permasalahan ini.

Dalam kunjungannya ini, Ara didampingi oleh sejumlah pejabat penting dari Kementerian PKP, antara lain Sekjen Kementerian PKP Didik Choirul, Dirjen Pedesaan Imran, Dirjen Tata Kelola Brigjen Pol Aziz Andriansyah, Staf Ahli Menteri PKP Budi Permana, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Tim ini menunjukkan dedikasi dan sinergi pemerintah dalam memperbaiki kualitas perumahan bersubsidi.

Aksi cepat dari Menteri PKP ini disambut baik oleh warga perumahan, yang merasa didengar dan diperhatikan keluhannya oleh pemerintah pusat. Misbahudin, salah satu warga, mengutarakan rasa terima kasihnya atas kedatangan Maruarar Sirait yang telah memberikan harapan baru bagi mereka. "Kami berharap apa yang disampaikan Pak Menteri bisa segera terlaksana," ujarnya.

Masalah banjir di perumahan bersubsidi bukan hanya sekadar masalah teknis, namun juga mencerminkan perlunya perencanaan infrastruktur yang lebih baik sejak tahap awal pembangunan. Diperlukan kajian lebih mendalam dan terintegrasi dari pihak terkait agar perumahan ini dapat menjadi hunian yang layak dan nyaman.

Dengan inspeksi mendadak ini, harapannya, permasalahan banjir dan berbagai isu infrastruktur lainnya akan cepat mendapatkan solusi permanen, serta menjadi contoh bagi pengembangan perumahan bersubsidi di daerah lainnya. Langkah ini juga menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di perumahan bersubsidi.

Selanjutya, komitmen dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan pengembang, sangat dibutuhkan agar perumahan bersubsidi benar-benar bisa menjadi solusi bagi masyarakat menengah ke bawah untuk mendapatkan hunian yang layak dan aman. Kerja sama yang baik antara pihak-pihak ini akan menentukan hasil akhir dari upaya ini, dan tentunya, membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang lebih luas.