JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi inklusif saat berbicara di forum APEC.
Ia menegaskan bahwa kerja sama antarnegara harus didasarkan pada keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti komitmen Indonesia untuk memastikan bahwa manfaat perdagangan dan investasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.
Berbicara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC yang digelar di Gyeongju, Korea Selatan, Prabowo menekankan bahwa semangat kerja sama dan keadilan harus menjadi landasan bagi setiap kebijakan ekonomi antarnegara.
Ia menilai bahwa pertumbuhan yang tidak inklusif justru akan memperlebar kesenjangan dan mengancam stabilitas global.
“Peran dan misi utama APEC adalah memfasilitasi perdagangan bebas, investasi, serta kerja sama multilateral berdasarkan rasa kebersamaan di seluruh kawasan kita,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Menurutnya, prinsip keadilan dan kesetaraan harus selalu dijaga agar tidak terjadi perpecahan yang dapat mengguncang pondasi pertumbuhan ekonomi yang telah dibangun bersama selama beberapa dekade terakhir.
“Kita tidak boleh membiarkan perpecahan merusak stabilitas yang selama ini menopang pertumbuhan kita,” imbuhnya dengan tegas.
Komitmen Indonesia terhadap Kerja Sama Ekonomi yang Adil
Prabowo juga menyoroti pentingnya memperbarui komitmen negara-negara anggota APEC terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan berbasis aturan.
Dalam pandangannya, dunia membutuhkan sistem ekonomi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga memastikan setiap negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
“Indonesia berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan, dengan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) sebagai intinya, demi memastikan setiap pihak dapat bersaing secara setara,” kata Prabowo.
Ia menegaskan bahwa inklusi ekonomi dan keberlanjutan harus menjadi pedoman utama bagi semua kebijakan global. Tanpa keberlanjutan, kata Prabowo, dunia akan menghadapi ketidakstabilan yang berulang dan sulit dikendalikan.
“Inklusivitas harus menjadi pedoman kita. Keberlanjutan juga harus senantiasa menjadi kompas utama bagi masa depan dunia yang aman,” ujarnya.
APEC, lanjut Prabowo, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap negara anggotanya merasakan manfaat dari arus perdagangan dan investasi.
“APEC harus memastikan bahwa manfaat perdagangan dan investasi dapat dirasakan oleh semua pihak, agar tidak ada satu pun ekonomi yang tertinggal,” tambahnya.
UMKM dan Koperasi Desa: Pilar Ekonomi Kerakyatan Indonesia
Dalam forum tersebut, Prabowo juga menampilkan contoh konkret dari kebijakan ekonomi inklusif Indonesia, yakni melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh pelosok negeri.
“Di Indonesia, kami memberdayakan UMKM, membangun ribuan koperasi, dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki peran lebih besar dalam perekonomian,” ungkapnya.
Program ini menjadi salah satu prioritas nasional dalam pemerintahan Prabowo, di mana koperasi desa berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk berkolaborasi dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Selain itu, UMKM dianggap sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya tahan ekonomi di tingkat akar rumput.
Pemerintah juga terus berupaya memperluas akses permodalan, pendampingan, dan digitalisasi bagi para pelaku usaha kecil agar dapat bersaing di pasar global.
Melalui pendekatan ini, Indonesia tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil.
Menyatukan Visi Global untuk Pertumbuhan yang Adil
Prabowo menyampaikan bahwa tantangan global saat ini menuntut kolaborasi lintas negara yang kuat. Krisis geopolitik, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi menjadi isu yang hanya bisa diatasi dengan komitmen bersama terhadap inklusivitas dan keadilan ekonomi.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir pihak akan menciptakan ketidakpuasan sosial yang bisa berujung pada konflik. “Pertumbuhan yang tidak inklusif adalah pertumbuhan yang memecah belah,” ujar Prabowo menegaskan.
Dengan menekankan pentingnya solidaritas antarnegara, Prabowo mengajak seluruh pemimpin APEC untuk memperkuat kerja sama konkret dalam membangun masa depan yang lebih stabil dan makmur bagi semua pihak.
Ia menilai bahwa ekonomi yang kuat hanya bisa tercapai jika seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan memperoleh manfaat.
Ekonomi Inklusif, Kunci Ketahanan dan Perdamaian Dunia
Pesan utama Prabowo di forum APEC kali ini tidak hanya menyoroti peran Indonesia, tetapi juga menegaskan posisi strategis negara berkembang dalam menciptakan tatanan ekonomi global yang adil.
Ia menilai bahwa negara-negara berkembang harus memiliki ruang untuk berinovasi dan menentukan arah kebijakannya tanpa dikendalikan oleh kepentingan ekonomi negara besar.
Melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat dan koperasi, Indonesia berupaya menjadi contoh nyata bahwa ekonomi inklusif bukan hanya konsep, tetapi bisa diterapkan secara nyata. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga memperkokoh persatuan sosial di dalam negeri.
“APEC harus memastikan tidak ada ekonomi yang tertinggal,” kata Prabowo menutup pidatonya. “Dengan kerja sama yang kuat, kita bisa membangun dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.”
Dengan menonjolkan UMKM dan koperasi desa sebagai simbol ekonomi rakyat, Indonesia menunjukkan bahwa inklusivitas bukan sekadar slogan, melainkan strategi nyata untuk menciptakan ketahanan ekonomi yang menyeluruh dan berkeadilan.
