JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah Indonesia belum berniat menurunkan persentase Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menyikapi potensi ancaman ekonomi dunia, seperti kebijakan yang diambil Jepang.
Pemerintah menetapkan untuk membiarkan tarif saat ini sembari terus mengawasi perkembangan ekonomi internasional.
Purbaya menerangkan, tindakan Jepang menyalurkan insentif pajak dilakukan disebabkan laju ekonomi negara itu tengah lesu.
Sementara untuk Indonesia, pemerintah dianggap telah membagikan berbagai bentuk stimulus lewat subsidi hingga bantuan sosial demi menjaga aktivitas ekonomi tetap hidup.
"Belum. Tapi saya ingin monitor terus," ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Kamis (10/9/2026).
Pemerintah, lanjut Purbaya, sudah mendistribusikan bermacam bantuan demi menjaga daya beli masyarakat.
Bantuan itu mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), subsidi kendaraan berbasis listrik (sepeda motor dan mobil), hingga wacana pasokan bantuan beras ekstra.
"Kami kan sudah memberi banyak kan. Ada subsidi ini, ada BLT, ada KIP, ada macam-macam. Ada juga nanti subsidi motor listrik, mobil listrik, ada juga nanti mungkin beras tambahan," jelasnya.
Purbaya mengutarakan bahwa perubahan besaran PPN, baik pemotongan maupun kenaikan tidak boleh dikerjakan secara tergesa-gesa lantaran berdampak langsung pada defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah mesti teliti menjaga keseimbangan antara memicu pertumbuhan ekonomi dan membatasi tingkat utang negara.
"Jadi kita mesti mengambil langkah yang tepat untuk menyeimbangkan semuanya. Kita bisa membiayai ekonomi tumbuh, sebagian dengan utang, tetapi harus menjaga utangnya tidak tumbuh terlalu besar juga," tuturnya.
Oleh sebab itu, tiap pergeseran aturan fiskal serta perpajakan akan dipikirkan secara cermat dari Sumbernya.
Pemangkasan PPN tanpa penghitungan yang presisi dikhawatirkan cuma akan membesarkan defisit anggaran tanpa memberikan efektivitas nyata bagi pemulihan ekonomi.
"Kalau saya kurangi PPN dan segala macam tanpa hitungan yang pas saat ekonomi belum pulih sepenuhnya, ya cuma bertambah saja (defisitnya). Jadi kita mesti menimbang semuanya dengan hati-hati," pungkasnya.