JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah Indonesia belum memiliki rencana memangkas tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) guna merespons potensi gejolak ekonomi dunia, seperti langkah yang diterapkan Jepang.
Pemerintah memilih untuk mempertahankan tarif yang berlaku saat ini sembari tetap memantau dinamika perekonomian global.
Purbaya menyampaikan, langkah Jepang menghadirkan stimulus perpajakan dijalankan karena pertumbuhan ekonomi negeri tersebut sedang melambat.
Sedangkan bagi Indonesia, pemerintah dinilai sudah mengucurkan bermacam instrumen stimulus lewat subsidi sampai bantuan sosial guna memastikan roda perekonomian tetap bergerak.
"Belum. Tapi saya ingin monitor terus," ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Kamis (10/9/2026).
Pemerintah, sambung Purbaya, telah menyalurkan beragam program bantuan untuk merawat daya beli warga.
Bantuan tersebut meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), insentif kendaraan listrik (motor serta mobil), hingga rencana bantuan tambahan pangan beras.
"Kami kan sudah memberi banyak kan. Ada subsidi ini, ada BLT, ada KIP, ada macam-macam. Ada juga nanti subsidi motor listrik, mobil listrik, ada juga nanti mungkin beras tambahan," jelasnya.
Purbaya menekankan bahwa penyesuaian tarif PPN, baik peningkatan maupun pemangkasan tidak dapat dieksekusi secara sembarangan karena berimbas langsung terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah wajib cermat memelihara keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengontrol rasio utang negara.
"Jadi kita mesti mengambil langkah yang tepat untuk menyeimbangkan semuanya. Kita bisa membiayai ekonomi tumbuh, sebagian dengan utang, tetapi harus menjaga utangnya tidak tumbuh terlalu besar juga," tuturnya.
Maka dari itu, setiap perubahan arah kebijakan fiskal maupun perpajakan bakal ditimbang secara matang.
Pengurangan PPN tanpa kalkulasi yang cermat dikhawatirkan hanya bakal memperlebar defisit anggaran tanpa menghadirkan efek optimal bagi pemulihan ekonomi.
"Kalau saya kurangi PPN dan segala macam tanpa hitungan yang pas saat ekonomi belum pulih sepenuhnya, ya cuma bertambah