JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan nominal seputar Rp 11 triliun buat pembuatan rekening massal belum jadi estimasi akhir. Purbaya menyampaikan, pihak pemerintah tetap mengalkulasi keperluan alokasi dana itu memakai dasar total akun yang sungguh-sungguh bakal dibuat.
Purbaya menyampaikan, pihak pemerintah belum paham secara pasti total akun baru lantaran sebagian warga telah mempunyai akun perbankan. Pihak pemerintah pun tetap menunggu detail skema pembuatan akun dari pihak terkait.
“Nanti kami lihat detailnya seperti apa. Ada dana cadangan kami yang bisa dipakai. Tapi saya yakin enggak akan sampai 11 triliun,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Kamis (10/9/2026).
Purbaya menyampaikan, Rp 11 triliun kemungkinan masih berupa kalkulasi kasar yang disampaikan pihak pemerintah sebelumnya. Pihak pemerintah bakal mengalkulasi kembali keperluan alokasi dana sesudah paham total penerima beserta akun yang mesti dibuat.
“Itu mungkin masih hitungan kasar. Nanti kami lihat seperti apa,” ucap Purbaya.
Purbaya menyampaikan pihak pemerintah menaksir terdapat sekitar 200 juta warga yang masuk pada cakupan agenda itu. Tetapi, pihak pemerintah masih perlu memetakan warga yang telah mempunyai akun supaya pembuatan akun baru tak memunculkan akun ganda.
Purbaya menyampaikan pihak pemerintah bakal memprioritaskan pembuatan akun buat warga yang baru memperoleh KTP. Pihak pemerintah pun bakal menyalurkan dana langsung ke akun itu jika skema agenda telah berjalan.
“Yang saya tahu pasti adalah nanti kalau orang yang buat KTP langsung dibuka, dibuka langsung rekening, langsung ditransfer uangnya ke situ juga,” kata Purbaya.
Purbaya menyampaikan pihak pemerintah tetap memerlukan waktu buat merealisasikan agenda itu lantaran prosesnya memerlukan integrasi data kependudukan beserta data perbankan. Pihak pemerintah bakal menyatukan data Dukcapil memakai data perbankan dari Sumbernya sebelum agenda berjalan.
Purbaya menyampaikan pihak pemerintah belum menentukan waktu kesiapan agenda itu. Pihak pemerintah bakal menyesuaikan pelaksanaan memakai kesiapan sistem beserta pengolahan data.
Sebelumnya, pihak pemerintah mulai menyiapkan langkah nyata buat memperluas kepemilikan akun warga Indonesia. Lewat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk beserta Bank Syariah Indonesia (BSI), pihak pemerintah bakal mendorong penyediaan akun yang nantinya terintegrasi memakai data kependudukan Dukcapil beserta sistem pembayaran dari Sumbernya.
Aturan ini bukan cuma mengejar angka inklusi keuangan, tetapi pun membuka akses warga ke layanan keuangan formal sekaligus jadi sarana penyaluran bermacam agenda pihak pemerintah ke depan.
Pihak pemerintah terus memperkuat inklusi beserta literasi keuangan selaku bagian dari upaya memperluas akses warga terhadap layanan keuangan formal. Penguatan akses itu pun didorong buat mendukung pemanfaatan layanan keuangan digital yang kian terintegrasi beserta menjangkau warga secara lebih luas.
“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, itu tingkat inklusi keuangan kami sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan Itu sebesar 63,57 persen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dari Sumbernya, Selasa (8/9/2026).
Menko Airlangga menerangkan bahwasanya capaian inklusi beserta literasi keuangan Indonesia memperlihatkan perkembangan yang positif. Pihak pemerintah bakal terus mendorong peningkatan dua penanda itu supaya kian banyak warga yang mempunyai akses sekaligus pemahaman dalam memanfaatkan layanan beserta produk keuangan secara maksimal.
Selaku bagian dari upaya itu, pihak pemerintah bakal mempersiapkan penyediaan akun buat warga lewat BRI beserta BSI. Aturan ini diarahkan buat memperluas kepemilikan akun sekaligus memperkuat akses warga terhadap layanan keuangan formal.
Dalam pelaksanaannya, data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bakal diselaraskan memakai sistem yang tersedia di dari Sumbernya, terkhusus yang berhubungan memakai sistem pembayaran. Pemanfaatan integrasi data itu diharapkan mampu mendukung penyediaan layanan keuangan yang lebih pas beserta terjangkau buat warga.