JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan penggabungan data pemerintah lewat government technology (GovTech) berpeluang mengurangi distribusi bantuan sosial (bansos) yang salah sasaran.
Berdasarkan uji coba di Banyuwangi, persentase bansos tidak tepat sasaran yang tadinya menyentuh 77,6 persen diklaim dapat dipangkas hingga di bawah 10 persen.
“Piloting yang kami lakukan di Banyuwangi dalam rangka government technology itu telah menemukan berbagai banyak masalah di pemerintahan ini yang kami perbaiki. 77,6 persen off target semua bansos yang diberikan. Dan sekarang dengan perbaikan ini, kami melihat less than 10 persen,” kata Luhut dikutip dari Sumbernya, Sabtu (5/9/2026).
Sesuai penyataan Luhut, pihak pemerintah terus menyatukan data dari bermacam kementerian maupun lembaga.
Informasi tersebut nantinya bisa saling terhubung serta dianalisis memakai kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Pembuatan GovTech saat ini diklaim sudah mendatangi hampir 80 persen.
Pihak pemerintah mematok target sistem tersebut dapat diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026.
Luhut turut menyampaikan seluruh data pemerintah ditargetkan berlandaskan ID pada akhir 2026.
Melalui langkah itu, Indonesia bakal mempunyai digital single ID demi menopang keterpaduan data nasional.
Luhut menganggap pemanfaatan GovTech secara komprehensif dapat mendongkrak efisiensi tata kelola pemerintahan.
Penyatuan data dinilai sanggup menutupi bermacam celah kebocoran sekaligus memicu hadirnya tatanan yang makin transparan.
“Kami menghitung dengan government technology tadi, kami akan bisa menghemat lebih dari Rp1.200 triliun, akan menutup kebocoran di sana-sini dan kami membuat satu ekosistem di mana orang dipaksa transparan, dipaksa untuk lebih efisien, dan dipaksa untuk tidak korupsi,” katanya.
Di samping membenahi penyaluran bansos, Luhut menilai alih rupa digital pemerintahan berpeluang menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Pihak pemerintah bakal terus mematangkan GovTech secara berjenjang.
Luhut mengutarakan Presiden Prabowo telah memberikan arahan supaya tahapan penggabungan data tersebut tetap diteruskan.