JAKARTA - Melewati rentang waktu lebih dari delapan puluh tahun kemerdekaan Republik Indonesia, lapisan masyarakat kelas menengah senantiasa menjadi salah satu penggerak utama dalam roda pertumbuhan ekonomi nasional.
Besarnya daya beli dari segmen ini mempunyai andil yang sangat signifikan untuk memicu konsumsi domestik rumah tangga, di mana hingga saat ini sektor tersebut tetap memegang takhta sebagai kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa perekonomian tanah air masih mampu berekspansi di atas level 5 persen hingga memasuki semester pertama tahun 2026.
Meninjau perolehan pada kuartal II 2026, laju ekonomi tercatat menanjak sebesar 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy), sedangkan sektor konsumsi rumah tangga menorehkan pertumbuhan di angka 5,06 persen sekaligus menyumbangkan porsi sebesar 53,32 persen terhadap total PDB.
Pejabat Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud mengemukakan bahwa aktivitas konsumsi rumah tangga masih memegang peranan vital sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen (yoy), salah satunya didorong oleh konsumsi rumah tangga yang masih terjaga,” jelas Edy dari Sumbernya.
Kendati demikian, capaian ekspansi ekonomi tersebut ternyata belum sepenuhnya merefleksikan realitas daya beli yang sesungguhnya di kalangan kelas menengah.
Dibalik angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tampak masih berjalan, kelompok demografi yang selama ini diandalkan sebagai fondasi utama ekonomi justru sedang mendapati tekanan berat.
Kontribusi kelompok kelas menengah dalam menopang stabilitas konsumsi tersebut tentu tidak boleh dipandang sebelah mata.
Gabungan antara kelas menengah serta lapisan masyarakat yang tengah merangkak naik menuju kelas menengah (aspiring middle class) menyumbang kurang lebih 81 persen dari total keseluruhan konsumsi rumah tangga nasional.
Pada saat kelompok masyarakat ini memiliki kekuatan finansial yang memadai, gairah konsumsi publik secara otomatis akan ikut terangkat naik.
Sebaliknya, manakala tingkat pendapatan serta kapabilitas belanja mereka mengalami himpitan, alokasi pengeluaran untuk aneka ragam kebutuhan—khususnya pos non-esensial—cenderung akan dipangkas atau ditunda pelaksanaannya.
Situasi dilematis inilah yang menjadikan fenomena tekanan finansial pada kelas menengah sebagai isu krusial yang patut dicermati secara mendalam.
Alasannya, kemunduran daya beli pada segmen ini berisiko menjalar luas ke berbagai sektor industri komersial lain yang sangat bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat.
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro membeberkan bahwa sinyal tekanan terhadap kelas menengah tampak jelas dari pergeseran kuantitas populasi kelompok tersebut sepanjang beberapa tahun belakangan.
Berdasarkan rilis data dari Mandiri Institute, jumlah warga yang masuk dalam kategori kelas menengah mengalami penyusutan sebanyak 10,6 juta jiwa dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, yakni dari posisi 57,3 juta orang pada tahun 2019 merosot menjadi 46,7 juta orang pada tahun 2025.
Jika dilihat dari persentasenya, populasi kelas menengah yang dulunya menguasai 21,4 persen dari total keseluruhan penduduk pada tahun 2019, kini terpangkas turun hingga menyentuh angka 16,6 persen pada tahun 2025.
Sebagian besar dari populasi tersebut tercatat mengalami pergeseran turun ke dalam klasifikasi aspiring middle class atau kelompok transisi menuju kelas menengah.
Besaran volume populasi pada kelompok transisi ini sekarang membengkak hingga mencapai kisaran 142 juta jiwa atau setara dengan 50,4 persen dari total populasi penduduk Indonesia.
“Artinya, mayoritas masyarakat kini berada dekat dengan ambang kelas menengah, tetapi belum memiliki bantalan yang cukup kuat terhadap guncangan,” jelas Andry dari Sumbernya.
Uraian senada turut disampaikan pula oleh Chief Economist Bank Permata Josua Pardede.
Menurut pandangan dia, fenomena merosotnya jumlah kelas menengah mengindikasikan bahwa sebagian warga negara sedang mengalami degradasi kesejahteraan turun satu tingkat di dalam struktur tatanan ekonomi.
Di tengah kondisi populasi kelas menengah yang semakin menciut, kelompok masyarakat yang berada di ambang batas justru melonjak dari estimasi 129 juta jiwa bertambah menjadi 142 juta jiwa.
Bagi Josua, kondisi riil tersebut sama sekali tidak merepresentasikan keberhasilan kelompok masyarakat miskin dalam menaikkan taraf hidup mereka ke level yang lebih tinggi.
Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yakni sebagian dari kelas menengah riil malah mengalami kemunduran posisi ekonomi semenjak tahun 2018 silam.
“Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya sulit naik kelas, tetapi juga meningkatnya risiko turun kelas,” ujar Josua dari Sumbernya.
Dinamika perilaku belanja masyarakat kelas menengah di tanah air turut memperlihatkan transformasi pola di tengah situasi perekonomian yang penuh tantangan.
Kalangan kelas menengah cenderung memilih opsi membatasi pengeluaran, menjalankan taktik down trading, serta mengalihkan pos belanja mereka secara khusus ke komoditas yang diprioritaskan lebih mendesak.
Asmo menyatakan bahwa ketiga corak perubahan perilaku tersebut berlangsung dengan intensitas variasi yang berbeda-beda.
Fakta ini terbukti secara nyata berdasarkan metrik Mandiri Spending Index pada fase awal bulan Agustus 2026.
Merujuk data tersebut, pos pengeluaran untuk sektor rekreasi atau leisure mendapati kontraksi sedalam 0,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Besaran angka ini mengalami penurunan tajam apabila dikomparasikan dengan torehan pertumbuhan sebesar 9,8 persen pada periode waktu yang setara di tahun sebelumnya.
Di sisi yang lain, pos belanja untuk pemenuhan kebutuhan dasar esensial terpantau masih menorehkan angka pertumbuhan positif.
Alokasi belanja barang konsumsi (consumer goods) tercatat naik 4,5 persen, sektor mobilitas menanjak 6,2 persen, serta bidang pendidikan bertumbuh 7,3 persen.
“Yang dipangkas bukan kebutuhan pokok, melainkan belanja diskresioner yang sifatnya bisa ditunda,” jelas Asmo dari Sumbernya.
Di luar tindakan memangkas pos belanja diskresioner, pergeseran pola konsumsi turut termanifestasi dari semakin masifnya tren down trading, yakni kecenderungan konsumen mengalihkan pembelian produk atau memilih tempat berbelanja alternatif dengan penawaran harga yang jauh lebih murah.
Asmo menegaskan bahwa tren perilaku tersebut tengah berlangsung secara meluas dan bersifat struktural.
Sepanjang enam tahun belakangan, segmen konsumen kelas menengah (mid-tier) yang tadinya mendominasi transaksi belanja di pusat perbelanjaan hypermarket serta mal kelas menengah tercatat mengalami penurunan hingga 10,8 juta orang.
Sebaliknya, pada segmen nilai (value) yang mengandalkan transaksi belanja di minimarket tradisional, pasar swalayan lokal, hingga warung UMKM justru membukukan penambahan sebanyak 13,1 juta orang.
“Fungsi konsumsinya sama, tetapi titik harganya yang bergeser turun,” ucap Asmo dari Sumbernya.
Corak pergeseran pola belanja tersebut ikut pula terlihat jelas pada pembelian barang-barang berharga atau berumur panjang (durable goods).
Laju pertumbuhan belanja perlengkapan rumah tangga yang lazimnya memiliki durasi masa pakai relatif lama hanya mendulang kenaikan sebesar 3,2 persen secara tahunan, menjadikannya sektor dengan kinerja pertumbuhan paling lamban dibanding kelompok pengeluaran yang lain.
Kondisi tersebut tampak selaras dengan laporan Survei Konsumen yang dirilis Bank Indonesia (BI) pada Juli 2026, yang mengindikasikan bahwa tingkat keyakinan untuk membelanjakan barang-barang tahan lama hanya berada di zona optimistis secara eksklusif pada lapisan masyarakat dengan tingkat pengeluaran bulanan melampaui Rp4,1 juta.
Walau demikian, Asmo menilai bahwa gairah hasrat masyarakat untuk melakukan transaksi konsumsi belum sepenuhnya musnah.
Daya beli terpantau tetap menunjukkan penguatan manakala memasuki momentum perayaan tertentu, contohnya seperti musim Ramadhan-Lebaran serta masa libur panjang sekolah.
“Keinginan konsumsi masih ada, yang berubah adalah prioritas dan kehatihatiannya,” terang Asmo dari Sumbernya.
Selaras dengan pandangan Asmo, Josua memaparkan bahwa komponen konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2026 memang masih sanggup bertumbuh di level 5,06 persen, meskipun lajunya mengalami perlambatan apabila disandingkan dengan catatan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,52 persen.
Bagi Josua, kelesuan daya beli di kalangan kelas menengah dipastikan bakal memicu efek domino yang merugikan bagi berbagai lini sektor bisnis, mulai dari industri perdagangan eceran, sektor restoran, bidang pariwisata, hingga perolehan besaran setoran pajak negara.
“Artinya, jika daya beli kelompok ini melemah, dampaknya menyebar ke perdagangan, restoran, kendaraan, properti, jasa keuangan, pendidikan, pariwisata, hingga penerimaan pajak,” kata Josua dari Sumbernya.
Josua menggarisbawahi bahwa hingga saat ini eksistensi peran kelas menengah memang belum sepenuhnya lenyap, namun sudah muncul indikasi nyata penurunan kekuatan finansial dari kelompok tersebut.
Menurut analisis Josua, salah satu akar permasalahan utama yang memicu tekanan ini adalah laju kenaikan pendapatan rumah tangga yang tertinggal jauh dari eskalasi biaya penghidupan sehari-hari.
Sebagai ilustrasi, tingkat pertumbuhan upah riil tenaga kerja mengalami kemerosotan drastis dari kisaran 6,3 persen pada rentang 2009-2016 menjadi hanya sekitar 2 persen saja pada kurun waktu 2017-2025.
Padahal di saat yang bersamaan, indikator pertumbuhan ekonomi nasional masih stabil bertahan di kisaran angka 5 persen.
Fakta ini menyiratkan makna bahwa buah manis pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh para pekerja dalam bentuk kenaikan penghasilan yang memadai.
Situasi di bursa pasar tenaga kerja turut menghadirkan tantangan tersendiri yang cukup berat.
Memasuki bulan Mei 2026, rata-rata upah riil yang diterima oleh para buruh tercatat berada di kisaran Rp 3,39 juta per bulannya.
Di sisi lain, proporsi tenaga kerja yang terserap di sektor formal baru mencakup sekitar 40,7 persen dari total keseluruhan jumlah pekerja.
Bersamaan dengan hal itu, beban biaya hidup di tengah masyarakat terus merangkak naik secara berkelanjutan.
Josua memberikan catatan penting bahwa kondisi tingkat inflasi yang rendah sama sekali tidak merepresentasikan penurunan harga barang dan jasa di pasaran.
Angka inflasi yang rendah sekadar menunjukkan bahwa kecepatan laju kenaikan harga barang mengalami perlambatan.
Sementara itu, berbagai komponen pengeluaran esensial seperti biaya hunian tempat tinggal, biaya pendidikan anak, tarif transportasi, premi asuransi, serta kebutuhan dapur harian sudah telanjur melonjak tinggi sebelumnya.
Dampaknya, ruang keleluasaan bagi masyarakat untuk membelanjakan sisa pendapatannya guna memenuhi kebutuhan sekunder menjadi tereduksi secara signifikan.
Pergeseran fenomena ini terlihat gamblang lewat komposisi alokasi pengeluaran rumah tangga.
Porsi anggaran belanja untuk kewajiban pajak serta premi asuransi dilaporkan merangkak naik dari posisi 5,9 persen pada tahun 2019 menjadi 8,2 persen pada tahun 2025.
Sebaliknya, porsi pengeluaran untuk memborong barang tahan lama justru merosot turun dari catatan 9,9 persen menjadi sekadar 7,9 persen saja.
Demikian pula dengan alokasi anggaran belanja pakaian yang ikut mengalami penurunan dari 6 persen menjadi tinggal 4,9 persen.
“Jadi, masalah kelas menengah sebenarnya merupakan gabungan upah riil yang lambat, pekerjaan formal yang terbatas, biaya hidup yang menumpuk, dan perlindungan sosial yang selama ini lebih banyak dirancang untuk kelompok miskin,” ucapnya dari Sumbernya.
Penyusutan populasi kelas menengah tidak sekadar menjadi persoalan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat semata.
Josua menilai bahwa kondisi tersebut menyimpan ancaman risiko sistemik terhadap stabilitas perekonomian negara secara makro.
Mengingat segmen kelas menengah dan kelompok aspiring middle class secara akumulatif menyumbang sekitar 81 persen dari total konsumsi rumah tangga secara nasional.
Sementara komponen konsumsi rumah tangga sendiri memberikan andil dominan sebesar 53,32 persen terhadap pembentukan PDB Indonesia.
Oleh karena itu, gejala pelemahan daya beli pada kelompok demografi ini berpotensi besar merembet ke berbagai sektor ekonomi yang sangat bergantung pada perputaran uang di masyarakat, mulai dari sektor perdagangan retail, industri restoran, sektor otomotif, properti, jasa keuangan, sektor pendidikan, hingga industri pariwisata.
“Peran kelas menengah terhadap ekonomi masih sangat besar sehingga penyusutannya merupakan persoalan makroekonomi, bukan hanya persoalan sosial,” kata Josua dari Sumbernya.
Di sisi lain, sokongan terhadap roda pertumbuhan ekonomi nasional saat ini turut ditopang secara masif oleh instrumen belanja pemerintah yang mencatatkan lonjakan hingga 15,97 persen.
Bagi Josua, kondisi tersebut merefleksikan urgensi krusial untuk senantiasa mengawal daya beli rumah tangga agar laju pertumbuhan ekonomi tidak bertumpu secara berlebihan pada stimulus anggaran pemerintah.
“Pertumbuhan yang sehat seharusnya tidak membutuhkan pemerintah untuk terus menggantikan daya dorong rumah tangga,” ujar Josua dari Sumbernya.
Jika dikomparasikan dengan sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, serta Vietnam, Indonesia sebenarnya mengantongi keunggulan kompetitif dalam hal skala ukuran pasar.
Besarnya populasi kelas menengah serta kelompok transisi menjadikan Indonesia memiliki basis target konsumen domestik yang sangat luas.
Kendati demikian, apabila ditinjau dari parameter kemapanan tingkat kemakmuran ekonomi, posisi Indonesia masih tertinggal di belakang Malaysia dan Thailand.
Josua mengingatkan bahwa proses perbandingan kuantitas kelas menengah lintas negara wajib dieksekusi secara cermat sebab ketersediaan data pembanding yang seragam dari segi definisi maupun tahun acuan belum sepenuhnya lengkap.
“Sehingga saya tidak akan membuat peringkat jumlah yang semu,” sebutnya dari Sumbernya.
Sebagai ilustrasi pembanding, mengacu pada indikator pendekatan tingkat kekayaan rata-rata per orang dewasa pada tahun 2022, posisi Indonesia berada di kisaran angka 17.457 dollar AS.
Besaran nominal tersebut masih berada di bawah pencapaian negara Malaysia yang mencatatkan angka 29.314 dollar AS serta Thailand di level 25.956 dollar AS.
Negara kita memang masih berada di atas Vietnam yang mencatatkan angka 14.569 dollar AS.
Namun di sisi lain, Vietnam justru menunjukkan performa kecepatan pertumbuhan kekayaan per orang dewasa yang jauh lebih agresif.
Dalam rentang tahun 2000 hingga 2022, laju pertumbuhan kekayaan per orang dewasa di Vietnam berhasil menyentuh kisaran 10,6 persen per tahunnya, sedangkan Indonesia hanya mencatat angka sekitar 8,5 persen saja.
“Jadi, Indonesia berada di atas Vietnam dalam tingkat kekayaan rata-rata tersebut, tetapi masih jauh di bawah Malaysia dan Thailand,” ujar Josua dari Sumbernya.
Oleh sebab itu, menurut analisis beliau, tantangan utama yang dihadapi Indonesia bukan sekadar mempertahankan kuantitas basis konsumen yang masif semata.
Hal yang jauh lebih esensial adalah menjamin agar masyarakat di lapisan kelas menengah maupun kelompok transisi mempunyai kepastian perolehan pendapatan yang layak, mutu lapangan pekerjaan yang lebih berkualitas, serta kapasitas finansial yang cukup untuk menabung dan membangun kepemilikan aset.
“Jadi, setelah 81 tahun merdeka, ukuran kemajuan ekonomi Indonesia sebaiknya tidak berhenti pada apakah PDB tumbuh di atas 5 persen atau kemiskinan turun.
Ukuran yang lebih berat adalah apakah semakin banyak keluarga dapat naik dari rentan menjadi kelas menengah, dan setelah sampai di kelas menengah, mereka mampu bertahan di sana,” ucapnya dari Sumbernya.
Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF Abdul Manap Pulungan memberikan pandangan bahwa selama ini segmen kelas menengah terlalu sering dipandang secara parsial sebatas kontributor penggerak angka konsumsi saja.
Padahal di sisi lain, kalangan kelas menengah juga menuntut untuk didorong agar bertransformasi menjadi elemen partisipan yang lebih tangguh di dalam aktivitas sektor produksi riil.
“Kalau dibedah lagi dari sisi pertumbuhan ekonomi dari sisi rumah tangga itu, yang terbesar adalah dari konsumsinya kelas menengah atas, sementara kelas menengah bawah itu memang kontribusi yang lebih kecil,” kata Abdul dari Sumbernya.
Menurut penilaian beliau, berbagai ragam paket stimulus kebijakan yang digelontorkan pemerintah selama ini terlampau dominan memberikan proteksi serta kemudahan bagi kelompok masyarakat kelas atas.
Sementara instrumen kebijakan afirmatif yang secara langsung menopang kelas menengah guna mempertahankan daya beli mereka dinilai masih sangat terbatas porsinya.
“Selama ini kalau kami perhatikan justru stimulus yang dilakukan pemerintah itu justru bias kepada kelas atas bukan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kelas menengah untuk tetap mampu menahan atau menjaga konsumsi rumah tangganya,” tuturnya dari Sumbernya.
Abdul menggarisbawahi fakta bahwa struktur kelas menengah di Indonesia sebenarnya masih berada pada zona yang rentan.
“Seringkali kami terlena dengan narasi bahwa kelas menengah kami itu kuat.
Kelas menengah kami itu tidak kuat, rapuh karena kelas menengah kami itu baru dipahami sebagai konsumsi, belum pada bagaimana kelas menengah kami itu bisa digerakkan untuk produksi,” ucapnya dari Sumbernya.
Beliau turut mengingatkan bahwa aktivitas konsumsi masyarakat yang tidak diiringi dengan fondasi penguatan kapasitas sektor produksi domestik berisiko memicu persoalan struktural baru, utamanya manakala pemenuhan kebutuhan komoditas barang dalam negeri masih bergantung penuh pada pasokan impor luar negeri.
“Nah berat kalau misalnya kami hanya menjadi konsumsi sementara produksinya itu masih dari impor,” tuturnya dari Sumbernya.