JAKARTA - Selama lebih dari delapan dekade kemerdekaan Indonesia, kelas menengah menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Daya beli kelompok ini berperan besar dalam menggerakkan konsumsi rumah tangga, yang hingga kini masih menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5 persen hingga paruh pertama 2026.
Pada kuartal II 2026, ekonomi tumbuh 5,29 persen secara tahunan atau year on year (yoy), sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen dan menyumbang 53,32 persen terhadap PDB.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud mengatakan, konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen (yoy), salah satunya didorong oleh konsumsi rumah tangga yang masih terjaga,” jelas Edy dari Sumbernya.
Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi daya beli kelas menengah.
Di balik konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh, kelompok yang selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi justru menghadapi tekanan.
Peran kelas menengah dalam menjaga konsumsi tersebut tidak bisa dipandang kecil.
Kelas menengah bersama kelompok menuju kelas menengah atau aspiring middle class menghasilkan sekitar 81 persen dari konsumsi rumah tangga.
Ketika kelompok ini memiliki daya beli yang kuat, konsumsi masyarakat cenderung meningkat.
Sebaliknya, ketika pendapatan dan kemampuan belanja mereka tertekan, pengeluaran untuk berbagai kebutuhan, terutama yang bersifat non-esensial, berpotensi dikurangi atau ditunda.
Kondisi inilah yang membuat tekanan terhadap kelas menengah menjadi perhatian.
Sebab, pelemahan daya beli kelompok tersebut dapat merembet ke sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada konsumsi masyarakat.
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, tekanan terhadap kelas menengah terlihat dari perubahan jumlah kelompok tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data Mandiri Institute, jumlah penduduk kelas menengah turun 10,6 juta orang dalam tujuh tahun terakhir, dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 46,7 juta orang pada 2025.
Secara proporsi, kelas menengah yang pada 2019 mencapai 21,4 persen dari total populasi turun menjadi 16,6 persen pada 2025.
Sebagian dari kelompok tersebut bergeser ke kategori aspiring middle class atau kelompok menuju kelas menengah.
Jumlah kelompok ini mencapai sekitar 142 juta orang atau 50,4 persen dari total populasi.
“Artinya, mayoritas masyarakat kini berada dekat dengan ambang kelas menengah, tetapi belum memiliki bantalan yang cukup kuat terhadap guncangan,” jelas Andry dari Sumbernya.
Pandangan serupa disampaikan Chief Economist Bank Permata Josua Pardede.
Menurut dia, penyusutan kelas menengah menunjukkan sebagian masyarakat mengalami penurunan satu tingkat dalam struktur ekonomi.
Di tengah jumlah kelas menengah yang menyusut, kelompok menuju kelas menengah justru meningkat dari sekitar 129 juta orang menjadi 142 juta orang.
Menurut Josua, kondisi tersebut bukan semata-mata menunjukkan masyarakat miskin berhasil naik kelas.
Sebaliknya, sebagian kelas menengah justru mengalami penurunan posisi setelah 2018.
“Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya sulit naik kelas, tetapi juga meningkatnya risiko turun kelas,” ujar Josua dari Sumbernya.
Pola konsumsi kelas menengah di Indonesia mengalami perubahan di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.
Masyarakat kelas menengah cenderung mengurangi konsumsi, melakukan down trading, serta mengalihkan belanja ke kebutuhan yang dinilai lebih prioritas.
Asmo mengatakan, ketiga perubahan tersebut terjadi dengan tingkat yang berbeda-beda.
Hal ini tecermin dari data Mandiri Spending Index pada awal Agustus 2026.
Berdasarkan data tersebut, belanja leisure terkontraksi 0,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Angka ini turun dibandingkan pertumbuhan 9,8 persen pada periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, pengeluaran untuk kebutuhan esensial masih mencatat pertumbuhan.
Belanja consumer goods tumbuh 4,5 persen, mobilitas 6,2 persen, dan pendidikan 7,3 persen.
“Yang dipangkas bukan kebutuhan pokok, melainkan belanja diskresioner yang sifatnya bisa ditunda,” jelas Asmo dari Sumbernya.
Selain mengurangi belanja diskresioner, perubahan pola konsumsi juga terlihat dari semakin meluasnya fenomena down trading, yakni pergeseran pilihan konsumen ke produk atau tempat belanja dengan harga yang lebih terjangkau.
Asmo menyebut, fenomena tersebut berlangsung secara luas dan struktural.
Dalam enam tahun terakhir, segmen pelanggan mid-tier yang sebelumnya banyak berbelanja di hypermarket dan mal kelas menengah menyusut 10,8 juta orang.
Di sisi lain, segmen value yang berbelanja di minimarket, supermarket lokal, dan UMKM justru bertambah 13,1 juta orang.
“Fungsi konsumsinya sama, tetapi titik harganya yang bergeser turun,” ucap Asmo dari Sumbernya.
Perubahan pola konsumsi juga terlihat pada pembelian barang dengan nilai transaksi besar atau durable goods.
Pertumbuhan belanja perlengkapan dan peralatan rumah tangga yang umumnya memiliki masa penggunaan panjang hanya tumbuh 3,2 persen secara tahunan, menjadi yang terlemah dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya.
Kondisi tersebut sejalan dengan Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) Juli 2026, menunjukkan, keyakinan untuk membeli barang tahan lama hanya berada pada level optimistis pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran di atas Rp4,1 juta.
Meski demikian, Asmo menilai keinginan masyarakat untuk berkonsumsi belum hilang sepenuhnya.
Konsumsi tetap menguat pada momentum tertentu, seperti Ramadhan-Lebaran dan periode libur sekolah.
“Keinginan konsumsi masih ada, yang berubah adalah prioritas dan kehatihatiannya,” terang Asmo dari Sumbernya.
Sejalan dengan Asmo, Josua menyebut konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2026 memang masih tumbuh 5,06 persen, namun melambat jika dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 5,52 persen.
Menurut Josua, melemahnya daya beli kelas menengah akan berdampak terhadap sektor-sektor usaha mulai dari perdagangan, restoran, pariwisata hingga penerimaan pajak.
“Artinya, jika daya beli kelompok ini melemah, dampaknya menyebar ke perdagangan, restoran, kendaraan, properti, jasa keuangan, pendidikan, pariwisata, hingga penerimaan pajak,” kata Josua dari Sumbernya.
Josua menegaskan, saat ini peran kelas menengah belum hilang, namun ada tanda bahwa kekuatan kelas menengah mulai menurun.
Menurut Josua, salah satu persoalan utamanya adalah pendapatan rumah tangga yang tidak tumbuh secepat kebutuhan hidup.
Pertumbuhan upah riil, misalnya, turun dari sekitar 6,3 persen pada 2009-2016 menjadi sekitar 2 persen pada 2017-2025.
Padahal, pertumbuhan ekonomi masih berada di kisaran 5 persen.
Artinya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan dalam bentuk peningkatan penghasilan pekerja.
Kondisi pasar kerja juga menjadi tantangan.
Pada Mei 2026, rata-rata upah buruh berada di sekitar Rp 3,39 juta per bulan.
Sementara itu, pekerja formal baru sekitar 40,7 persen dari total pekerja.
Di sisi lain, biaya hidup terus meningkat.
Josua mengingatkan bahwa inflasi yang rendah tidak berarti harga barang dan jasa kembali turun.
Inflasi yang rendah hanya menunjukkan laju kenaikan harga melambat.
Sementara itu, berbagai pengeluaran seperti perumahan, pendidikan, transportasi, asuransi, dan kebutuhan sehari-hari sudah telanjur meningkat.
Akibatnya, ruang bagi masyarakat untuk membelanjakan pendapatan untuk kebutuhan lain menjadi semakin terbatas.
Perubahan tersebut terlihat dari pola pengeluaran rumah tangga.
Porsi pengeluaran untuk pajak dan asuransi meningkat dari 5,9 persen pada 2019 menjadi 8,2 persen pada 2025.
Sebaliknya, porsi belanja barang tahan lama turun dari 9,9 persen menjadi 7,9 persen.
Pengeluaran untuk pakaian juga turun dari 6 persen menjadi 4,9 persen.
“Jadi, masalah kelas menengah sebenarnya merupakan gabungan upah riil yang lambat, pekerjaan formal yang terbatas, biaya hidup yang menumpuk, dan perlindungan sosial yang selama ini lebih banyak dirancang untuk kelompok miskin,” ucapnya dari Sumbernya.
Josua menilai kondisi tersebut juga memiliki risiko terhadap perekonomian secara keseluruhan.
Pasalnya, kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah secara bersama-sama menyumbang sekitar 81 persen konsumsi rumah tangga.
Sementara konsumsi rumah tangga sendiri memberikan kontribusi 53,32 persen terhadap PDB Indonesia.
Karena itu, pelemahan daya beli kelompok tersebut berpotensi menjalar ke berbagai sektor yang bergantung pada konsumsi masyarakat, mulai dari perdagangan, restoran, kendaraan, properti, jasa keuangan, pendidikan hingga pariwisata.
“Peran kelas menengah terhadap ekonomi masih sangat besar sehingga penyusutannya merupakan persoalan makroekonomi, bukan hanya persoalan sosial,” kata Josua dari Sumbernya.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga mendapat dorongan cukup besar dari belanja pemerintah yang tumbuh 15,97 persen.
Menurut Josua, kondisi tersebut menjadi sinyal pentingnya menjaga daya beli rumah tangga agar pertumbuhan ekonomi tidak terlalu bergantung pada stimulus pemerintah.
“Pertumbuhan yang sehat seharusnya tidak membutuhkan pemerintah untuk terus menggantikan daya dorong rumah tangga,” ujar Josua dari Sumbernya.
Dibandingkan sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan dari sisi ukuran pasar.
Jumlah kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah yang besar membuat Indonesia memiliki basis konsumen yang luas.
Namun, dari sisi kemapanan ekonomi, Indonesia masih tertinggal dari Malaysia dan Thailand.
Josua mengingatkan bahwa perbandingan jumlah kelas menengah antarnegara perlu dilakukan secara hati-hati karena belum tersedia data dengan definisi dan tahun yang sama.
“Sehingga saya tidak akan membuat peringkat jumlah yang semu,” sebutnya dari Sumbernya.
Sebagai gambaran, berdasarkan pendekatan kekayaan per orang dewasa pada 2022, Indonesia berada di sekitar 17.457 dollar AS.
Angka tersebut masih berada di bawah Malaysia sebesar 29.314 dollar AS dan Thailand 25.956 dollar AS.
Indonesia memang berada di atas Vietnam yang sebesar 14.569 dollar AS.
Namun, Vietnam mencatat pertumbuhan kekayaan per orang dewasa yang lebih cepat.
Pada periode 2000-2022, pertumbuhan kekayaan per orang dewasa di Vietnam mencapai sekitar 10,6 persen per tahun, sedangkan Indonesia sekitar 8,5 persen.
“Jadi, Indonesia berada di atas Vietnam dalam tingkat kekayaan rata-rata tersebut, tetapi masih jauh di bawah Malaysia dan Thailand,” ujar Josua dari Sumbernya.
Karena itu, menurut dia, tantangan Indonesia bukan hanya mempertahankan jumlah konsumen yang besar.
Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat di kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah memiliki pendapatan yang cukup, pekerjaan yang lebih berkualitas, serta kemampuan untuk menabung dan membangun aset.
“Jadi, setelah 81 tahun merdeka, ukuran kemajuan ekonomi Indonesia sebaiknya tidak berhenti pada apakah PDB tumbuh di atas 5 persen atau kemiskinan turun.
Ukuran yang lebih berat adalah apakah semakin banyak keluarga dapat naik dari rentan menjadi kelas menengah, dan setelah sampai di kelas menengah, mereka mampu bertahan di sana,” ucapnya dari Sumbernya.
Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF Abdul Manap Pulungan menilai kelas menengah selama ini terlalu sering dilihat hanya dari kontribusinya terhadap konsumsi.
Padahal, kelas menengah juga perlu didorong untuk menjadi bagian yang lebih kuat dari kegiatan produksi.
“Kalau dibedah lagi dari sisi pertumbuhan ekonomi dari sisi rumah tangga itu, yang terbesar adalah dari konsumsinya kelas menengah atas, sementara kelas menengah bawah itu memang kontribusi yang lebih kecil,” kata Abdul dari Sumbernya.
Menurut dia, sejumlah stimulus pemerintah selama ini lebih banyak memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat kelas atas.
Sementara kebijakan yang secara langsung membantu kelas menengah mempertahankan daya beli dinilai masih terbatas.
“Selama ini kalau kami perhatikan justru stimulus yang dilakukan pemerintah itu justru bias kepada kelas atas bukan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kelas menengah untuk tetap mampu menahan atau menjaga konsumsi rumah tangganya,” tuturnya dari Sumbernya.
Abdul menyebut, kelas menengah Indonesia sebenarnya masih berada dalam kondisi rentan.
“Seringkali kami terlena dengan narasi bahwa kelas menengah kami itu kuat.
Kelas menengah kami itu tidak kuat, rapuh karena kelas menengah kami itu baru dipahami sebagai konsumsi, belum pada bagaimana kelas menengah kami itu bisa digerakkan untuk produksi,” ucapnya dari Sumbernya.
Ia mengingatkan, konsumsi yang tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas produksi juga dapat menjadi persoalan, terutama jika sebagian kebutuhan barang di dalam negeri masih dipenuhi melalui impor.
“Nah berat kalau misalnya kami hanya menjadi konsumsi sementara produksinya itu masih dari impor,” tuturnya dari Sumbernya.