JAKARTA - Batam tidak menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi memilih untuk tidak bergantung pada anggaran dari pusat.
Pilihan tersebut disampaikan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI.
Pada kesempatan itu, BP Batam menyampaikan rencana anggaran tahun 2027 sekitar Rp 2,4 triliun tanpa tambahan APBN.
“Batam tidak menolak APBN.
Batam memilih untuk tidak bergantung pada APBN.
Kalau pembangunan Batam dapat dibiayai dari kemampuan sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan masyarakat di daerah lain?” kata Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra .
Menurut li Claudia Chandra , kemandirian Batam bukan hanya berarti mampu membangun dengan kekuatan sendiri.
Lebih dari itu, Batam ingin berdiri dengan kaki sendiri dan tidak menambah beban fiskal negara.
“Kemandirian Batam bukan sekadar Batam bisa membangun sendiri.
Kemandirian berarti Batam mampu berdiri dengan kaki sendiri, membiayai pembangunannya melalui pendapatan yang dihasilkan, dan memberi ruang bagi APBN untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujarnya dari Sumbernya.
Ia menegaskan, keputusan untuk tidak mengandalkan tambahan APBN merupakan bentuk tanggung jawab Batam dalam mendukung prioritas pembangunan nasional.
Di tengah kebutuhan APBN yang semakin besar, termasuk perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah yang menghadapi bencana dan kebutuhan luar biasa lainnya, Batam memilih untuk membiayai pembangunan melalui optimalisasi PNBP.
“Ini bukan soal Batam menolak dukungan pemerintah pusat.
Ini soal pilihan.
Ketika Batam mampu membiayai pembangunan dengan pendapatannya sendiri, maka kami memilih tidak mengambil porsi anggaran yang mungkin lebih dibutuhkan oleh daerah lain,” tegas Amsakar dari Sumbernya.
Li Claudia Chandra mengatakan rencana anggaran sekitar Rp 2,4 triliun pada 2027 menunjukkan bahwa BP Batam terus mendorong pengelolaan kawasan yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan pembangunan Batam tetap berjalan tanpa menambah beban APBN.
Caranya adalah dengan mengoptimalkan PNBP, memperkuat tata kelola, dan memastikan setiap penerimaan kembali memberikan manfaat bagi pembangunan kawasan,” kata Amskar dari Sumbernya.
Menurutnya, kemandirian pembiayaan pembangunan tidak berarti Batam berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah.
Namun, Batam ingin menunjukkan bahwa dukungan tersebut dapat diarahkan dalam bentuk kebijakan, regulasi, dan penguatan kewenangan, bukan semata-mata tambahan anggaran.
“Batam ingin tumbuh tanpa menambah beban.
Kami tetap membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan dan penguatan kelembagaan, tetapi untuk pembiayaan pembangunan, kami berupaya mengoptimalkan kemampuan sendiri,” ujarnya dari Sumbernya.
Li Claudia menambahkan, optimalisasi PNBP harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan serta percepatan pembangunan.
“Setiap rupiah yang diterima harus dikelola secara bertanggung jawab.
PNBP bukan hanya sumber pembiayaan, tetapi juga instrumen untuk memastikan pembangunan Batam berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya dari Sumbernya.
BP Batam menilai, pilihan untuk tidak bergantung pada tambahan APBN menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya kebutuhan fiskal nasional.
Pemerintah pusat saat ini harus memberikan perhatian lebih besar kepada daerah yang terdampak bencana, mengalami krisis kemanusiaan, atau menghadapi kebutuhan luar biasa lainnya.
“Kalau Batam bisa membangun dengan pendapatannya sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan daerah lain, apalagi ketika ada masyarakat yang sedang menghadapi bencana?” ujar Li Claudia Chandra dari Sumbernya.
Ia menegaskan, pembangunan Batam tetap memiliki arti strategis bagi perekonomian nasional.
Namun, pembangunan tersebut harus dilakukan dengan prinsip kemandirian, efisiensi, dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional.
“Batam tetap akan tumbuh.
Tetapi pertumbuhan itu tidak boleh menambah beban negara.
Kami ingin Batam menjadi kawasan yang kuat secara ekonomi, mandiri dalam pembiayaan, dan tetap memiliki kepedulian terhadap kebutuhan daerah lain,” pungkas Li Claudia Chandra dari Sumbernya.