JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan 7,7 SR yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026 lalu menyisakan sejumlah kerusakan infrastruktur, termasuk sarana air minum yang sangat vital bagi warga. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pun langsung bergerak untuk memastikan layanan air bersih tetap berjalan selama masa tanggap darurat.
Pemeriksaan dan penanganan sarana prasarana air minum menjadi prioritas utama, tidak hanya untuk menjaga ketersediaan layanan tetapi juga untuk memetakan kebutuhan pemulihan infrastruktur di wilayah yang terdampak. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat adalah prioritas dalam penanganan pascabencana ini.
“Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani. Karena itu, infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, termasuk sarana air bersih dan sanitasi, harus segera kita cek dan tangani sesuai kondisi di lapangan,” kata Menteri Dody Hanggodo.
Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPBPK) NTT telah diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan di sejumlah kabupaten terdampak seperti Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan menyasar Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi, hingga tampungan air yang ada di masyarakat.
Salah satu perbaikan yang sudah dilakukan adalah pada jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kabupaten Ende yang rusak akibat gempa. Berkat koordinasi dengan PDAM Ende, perbaikan dimulai pada 16 Agustus dan selesai pada malam 17 Agustus, sehingga aliran air bersih kembali mengalir hingga ke sambungan rumah warga.
Untuk mempercepat pendataan dan penanganan, Kementerian PU juga mengerahkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dari Program Pamsimas. Mereka tidak hanya menginventarisasi kerusakan, tapi juga langsung memperbaiki sarana yang mengalami gangguan agar bisa berfungsi kembali.
Sebanyak 10 personel tambahan dari Kupang juga dikirim untuk memperkuat tim di Maumere, Ende, dan Nagekeo. Tim ini bertugas mengecek kondisi sarana sekaligus mengidentifikasi dukungan lanjutan yang dibutuhkan di tiap lokasi.
Di Kabupaten Nagekeo, 3 unit Mobil Tangki Air (MTA) sudah disiagakan untuk memenuhi kebutuhan warga, dengan rincian 2 unit di lokasi dan 1 unit pinjam pakai yang sebelumnya menangani banjir Mauponggo. Selain itu, 16 unit Hidran Umum (HU) disiapkan, yang terdiri dari 8 unit dukungan dan 8 unit HU pinjam pakai. Di Kupang, ada 2 mobil tangki air dan 1 truk tinja yang juga disiapkan.
Menteri Dody menekankan penanganan dilakukan bertahap sesuai hasil pemeriksaan dan kebutuhan di lapangan. “Kami akan terus lakukan pengecekan dan inventarisasi di lapangan supaya penanganannya tepat sasaran. Kalau sumber air dan jaringan masih bisa difungsikan, kami optimalkan. Kalau belum, kita siapkan alternatif agar masyarakat tetap mendapatkan layanan air bersih selama masa tanggap darurat,” jelasnya.
Inventarisasi pos pengungsian juga terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan air dan sanitasi terpenuhi cepat. Jika diperlukan, mobilisasi prasarana air minum akan didatangkan dari luar NTT, termasuk dari depo di Surabaya. Dukungan air bersih akan memprioritaskan SPAM atau PDAM jika jaringannya berfungsi, namun jika tidak, mobil tangki, hidran umum, dan tampungan air akan menjadi alternatif utama.