Nagekeo – Bencana gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) memicu respons cepat dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Tidak hanya berfokus pada evakuasi, kementerian kini bergerak memastikan infrastruktur vital tetap aman dan layanan dasar masyarakat tidak terganggu. Dalam waktu singkat, tim teknis diturunkan untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap bangunan publik yang berpotensi mengalami kerusakan.
Langkah ini merupakan wujud nyata dari instruksi Menteri PU Dody Hanggodo yang ingin memastikan setiap bangunan yang terdampak gempa masih layak dan aman untuk digunakan. Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk memetakan secara jelas kebutuhan perbaikan atau penanganan lebih lanjut di lokasi bencana.
Prioritas utama pemeriksaan diarahkan pada fasilitas yang menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat. Rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, hingga rumah ibadah menjadi sasaran utama tim di lapangan.
“Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani,” kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Untuk mempercepat proses pemeriksaan, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT langsung menambah jumlah personel di lapangan. Penambahan ini dinilai krusial mengingat luasnya wilayah yang harus dijangkau dan banyaknya bangunan yang perlu diverifikasi kondisinya.
Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026) untuk memperkuat tiga personel yang saat ini telah berada di lapangan. Dengan demikian, total terdapat 14 personel yang akan melakukan pemeriksaan bangunan terdampak.
Pemeriksaan diawali dari Labuan Bajo, termasuk Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah bangunan layanan publik lainnya. Setelah pemeriksaan di Labuan Bajo selesai, tim akan bergerak menuju Ruteng dan wilayah lainnya untuk menyusuri bangunan-bangunan yang terdampak gempa.
Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan pengguna bangunan mengenai keamanan fasilitas yang tetap dibutuhkan dalam masa tanggap darurat. Hasil pemeriksaan selanjutnya menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan maupun perbaikan bangunan.
Penanganan Sarana Dan Prasarana Distribusi Air Bersih
Di tengah fokus pada pemeriksaan gedung, Kementerian PU juga tidak melupakan kebutuhan dasar lainnya. Sejak dua hari terakhir, tim khusus telah diterjunkan untuk memeriksa sarana dan prasarana air minum di sejumlah wilayah terdampak, antara lain Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, serta tampungan air yang tersedia di masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk membantu pendataan sarana air minum di lapangan. Tim tidak hanya melakukan inventarisasi, tetapi juga langsung melakukan penanganan terhadap sarana yang mengalami gangguan.
Salah satu penanganan yang dilakukan berada di Kabupaten Ende, berupa perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Perbaikan dilakukan terhadap jaringan perpipaan yang terdampak sehingga layanan air minum dapat kembali mendukung kebutuhan masyarakat.
Sebanyak 10 personel tambahan juga akan diberangkatkan dari Kupang untuk mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo pada Rabu (19/8/2026). Tim tersebut akan melakukan pengecekan sarana air minum sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di lokasi terdampak.
Kementerian PU terus memastikan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat terdampak. Dalam masa tanggap darurat, ketersediaan air bersih dan sanitasi menjadi kebutuhan mendasar karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat maupun pengungsi.
Di Kabupaten Nagekeo, dukungan sarana air bersih saat ini berupa tiga unit Mobil Tangki Air (MTA). Dua unit telah berada di lokasi, sedangkan satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya digunakan untuk penanganan banjir Mauponggo dan dapat dilanjutkan pemanfaatannya untuk mendukung penanganan bencana gempa.
Selain MTA, Kementerian PU juga menyediakan 16 unit Hidran Umum (HU). Sebanyak delapan unit merupakan dukungan yang tersedia untuk penanganan saat ini, sedangkan delapan unit lainnya merupakan HU pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo. Sementara itu, di Kupang masih disiagakan dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana.
Kementerian PU saat ini tengah menginventarisasi pos-pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat dipenuhi secara cepat, termasuk apabila diperlukan mobilisasi prasarana dan sarana air minum dari luar NTT, seperti dari depo di Surabaya.
Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sumber air akan dioptimalkan dari sistem penyediaan air minum atau PDAM apabila jaringan telah tersedia dan berfungsi. Apabila sumber air perpipaan belum tersedia atau mengalami gangguan, Kementerian PU akan menyiapkan alternatif dukungan melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, maupun sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.
Kementerian PU memastikan pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan terus dilanjutkan secara bertahap ke wilayah yang membutuhkan. Langkah tersebut merupakan bagian dari respons cepat pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak gempa tetap mendapatkan akses terhadap layanan dasar selama masa tanggap darurat.