Sikka - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang menggunakan Pulau Flores bagian utara pada 15 Agustus 2026 menyisakan tantangan besar bagi warga Pulau Palue. Di tengah kondisi itu, akses terhadap air bersih menjadi kebutuhan paling mendesak bagi kurang lebih 7.000 jiwa yang tersebar di delapan desa. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) langsung menggerakkan langkah darurat untuk memastikan pasokan air tetap mengalir dan merencanakan solusi jangka panjang bagi masyarakat setempat.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan pemenuhan air bersih merupakan prioritas utama dalam penanganan warga terdampak bencana. Melalui penyediaan air darurat sekaligus penyiapan sumber air tambahan, pemerintah berupaya menjawab kebutuhan mendesak warga yang terdampak. "Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Langkah konkret pun segera diambil. Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw bersama jajaran meninjau langsung kondisi Pulau Palue pada Selasa (18/8/2026). Didampingi Bupati Sikka Juventus Kago, Dirjen SDA mengecek tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi. Mereka juga memeriksa kondisi sumur bor yang dibangun pada 2023 — salah satu sumber layanan air masyarakat dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik — untuk menilai apakah masih berfungsi optimal pascagempa.
Untuk kebutuhan jangka pendek, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue. Sementara itu, untuk solusi berkelanjutan, BBWS Nusa Tenggara II menyiapkan survei geolistrik guna memetakan potensi sumber air tanah. Data dari survei ini nantinya menjadi acuan dalam menentukan titik potensial pengembangan sumber air baru, sehingga ketergantungan warga terhadap sumber yang ada saat ini bisa dikurangi.
Pemulihan Infrastruktur Terdampak Lainnya
Di luar sektor air bersih, Kementerian PU juga mengidentifikasi kebutuhan perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu. Langkah ini diambil untuk melindungi permukiman warga dari potensi bahaya gelombang laut di masa mendatang.
Pemulihan akses warga juga menjadi perhatian serius. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 untuk membersihkan material longsoran di sejumlah titik yang mengganggu pergerakan masyarakat. Selain itu, Kementerian PU turut memberikan perhatian terhadap Kantor Camat Palue yang mengalami kerusakan akibat gempa, sebagai bagian dari upaya memulihkan fasilitas pelayanan publik di wilayah tersebut.
Seluruh rangkaian penanganan ini dilakukan secara bertahap, dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat — khususnya air bersih — tetap menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan pascagempa di Pulau Palue.