JAKARTA - Pemerintah mematok target penataan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, termasuk menghentikan sistem pembuangan terbuka (open dumping) agar dapat diselesaikan pada 2027.
Salah satu upaya yang dipacu adalah capping atau penutupan timbunan sampah eksisting guna menekan dampak buruk pada lingkungan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dari sumbernya menyebut biaya capping ditaksir mencapai kisaran Rp 1-1,5 miliar untuk setiap hektare.
Mempertimbangkan total luas lahan yang mesti ditangani, alokasi dana yang dibutuhkan diperkirakan menembus sekitar Rp 150 miliar.
Ia juga mendesak agar seluruh zona yang masih menerapkan sistem pembuangan terbuka dapat secepatnya ditangani lewat metode kontrol landfill.
"Di undang-undang kami hanya boleh kontrol landfill, tidak boleh landfill open dumping seperti ini," kata dari sumbernya dalam keterangannya sewaktu memimpin inspeksi ke TPST Bantar Gebang, Jumat (7/8/2026) kemarin.
Saat ini, sebagian area penampungan Bantar Gebang telah mulai dipasangi lapisan membran.
Menurut dari sumbernya, penggunaan teknologi tersebut sanggup membantu meminimalisasi potensi cemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh tumpukan sampah.
Di samping pembenahan di sektor hilir, pemerintah turut menggalakkan pengurangan volume sampah mulai dari hulu.
Kondisi itu terlihat dari armada truk pengangkut sampah menuju Bantar Gebang yang dilaporkan merosot tajam, dari mulanya hampir 1.200 armada per hari menjadi sekitar 600-700 armada per hari.
"Kalau dulu waktu pertama kami datang itu hampir 1.200 truk per hari. Hari ini relatif jauh berkurang bahkan jauh berkurang angkanya mungkin mendekati 600-700 truk per hari," tuturnya.
Penyusutan beban pembuangan tersebut berjalan seiring beroperasinya fasilitas pemrosesan Refuse Derived Fuel (RDF).
Dari sumbernya mengungkapkan kapasitas pengolahan RDF di Jakarta telah mendekati 4.000 ton per hari, dengan sekitar 1.000 ton per hari di antaranya telah berjalan aktif di Rorotan dan Bantar Gebang.
Pemerintah pun tengah mengakselerasi pemanfaatan sampah menjadi daya listrik pada skala komersial.
Selain hal itu, penanganan sampah organik menjadi tantangan besar selanjutnya yang wajib diselesaikan.
Dari sumbernya menerangkan sekitar 40-50% dari total sampah Jakarta yang berkisar 8.000-9.000 ton per hari merupakan sampah organik.
Artinya, terdapat kurang lebih 4.000 ton buangan organik yang mesti diproses tiap harinya.
Demi mengelola volume sebesar itu, pemerintah mendorong penyediaan sarana pemrosesan modern semacam biodigester.
Dari sumbernya mengalkulasi bahwa pembuatan biodigester modern memerlukan suntikan modal sekitar Rp 2-3 triliun dan sanggup memproses sampah hingga ribuan ton harian.
Di tengah bergulirnya rencana penataan Bantar Gebang, pemerintah juga berhadapan dengan persoalan sosial terkait nasib sekitar 4.000 pemulung yang menggantungkan nafkah dari pemilahan sampah di tempat tersebut.
Masalah sosial tersebut perlu dicari jalan keluarnya secara bersama dengan Kementerian Sosial serta Kementerian Ketenagakerjaan.
Menurut pandangannya, proyek penataan Bantar Gebang tidak boleh sampai meminggirkan warga yang selama ini menggantungkan pencaharian dari aktivitas di lokasi tersebut.
Sekadar informasi, open dumping merupakan praktik pembuangan serta pembiaran limbah di area terbuka tanpa mekanisme pengelolaan atau pengamanan yang memadai.
Sementara itu, capping ialah proses menutup tumpukan sampah eksisting menggunakan lapisan khusus, dalam konteks ini memakai membran, guna mencegah bocoran air lindi dan pelepasan gas.
Adapun controlled landfill adalah metode pengelolaan tumpukan sampah yang lebih teratur, melalui penataan dan penutupan sampah secara berkala disertai pengawasan air lindi dan gas.