JAKARTA - Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hendak dijalankan pada sepanjang jalan tol Trans Jawa sejalan dengan kesuksesan penempatan PLTS di tepi tol Bali-Mandara.
Bukan cuma itu, pembuatan PLTS tersebut guna menyukseskan agenda PLTS 100 GW.
Kementerian ESDM pun melangsungkan studi pada 2026 guna mengembangkan PLTS di sepanjang jalan tol Trans Jawa tersebut.
“Nanti pengembangan ke depan, kemarin kami minta untuk kaji kalau sepanjang tol Jawa itu kira-kira dapat berapa (kapasitas PLTS),” tutur Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis,6 Agustus 2026, dikutip dari Sumbernya, Jumat (7/8/2026).
Tri mempertimbangkan keberhasilan penempatan PLTS di tepi tol Bali Mandara.
Tri menjelaskan, studi pembuatan PLTS di sepanjang tol Trans-Jawa hendak dimulai 2026.
Adapun yang menjadi perhatian dari pemerintah terkait pembuatan PLTS di sepanjang jalan tol ialah faktor angin yang kencang.
Keadaan tersebut, menurut dia, hendak memengaruhi peletakan dan posisi dari PLTS yang hendak dipasang.
Unsur-unsur itu yang Tri sampaikan hendak menjadi bagian dari studi pembuatan PLTS di tepi jalan tol.
Sementara itu, guna mengeksekusi proyek tersebut, Tri menjelaskan pemerintah memerlukan waktu paling cepat tahun depan.
“Tahun ini sudah Agustus. Jadi tahun depan dieksekusi,” ujar Tri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, peresmian tahap awal agenda pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW hendak dilakukan di Bali oleh Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil juga memastikan PLTS 100 GW tersebut telah masuk ke revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 PLN.
Pengembangan PLTS 100 GW dinamakan berpotensi menekan impor energi lewat nilai substitusi mencapai US$ 14,4 miliar dolar AS sampai US$ 28,9 miliar, serta menyumbang terhadap produk domestik bruto (PDB) sampai US$ 26,6 miliar.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan sekitar 24 ribu ha area di Pulau Jawa guna mempercepat proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Guna mendorong agenda prioritas 100 GW PLTS yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengabarkan, angka tersebut didapat dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Jadi ketersediaan lahan berdasarkan identifikasi yang kami lakukan bersama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian ATR/BPN, di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24 ribu hektare,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/5/2026).
“Jadi 24 ribu hektare ini kami akan melakukan bersama. Nanti ada Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan PT PLN,” sambung dia.
Yuliot berharap eksekusi percepatan proyek PLTS dengan total kapasitas 100 Gigawatt ini bisa segera diwujudkan dalam waktu dekat.
“Jadi nanti secara infrastruktur kami akan yang terkait dengan transmisi, yang terkait dengan ketersediaan untuk gardu induk, ini kan harus kami interkoneksikan antara pembangkit yang kami bangun di 24 ribu hektare ini,” jelas dia.
Selain di Pulau Jawa, pemerintah juga menyoroti maraknya pemakaian diesel pada pembangkit listrik, dengan mendorong agenda dedieselisasi untuk pembangkit listrik di area terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Dalam hal ini, pemerintah menyiapkan pembangkit bertenaga sinar matahari sebagai pengganti dari PLTD yang beroperasi di area 3T.
Selaras dengan petunjuk Presiden Prabowo Subianto agar agenda dedieselisasi dan proyek PLTS 100 GW dapat rampung dalam 3 tahun mendatang.
“Ini secara keseluruhan, dedieselisasi dan juga untuk EBT, ini harus kami sinkronkan untuk percepatan. Arahan dari Presiden, 3 tahun untuk PLTS dan juga dedieselisasi ini bisa dilaksanakan, ini yang sedang kami konsolidasikan,” tutur dia.