JAKARTA - Beribu-ribu peluang kerja baru tercipta seiring maraknya arus modal masuk pada sektor manufaktur tekstil serta produk pakaian jadi.
Mengacu pada deretan proyek penanaman modal yang dirilis sejak 2025 sampai Agustus 2026, terdapat enam unit usaha yang berpeluang menyediakan sekitar 9.000 hingga 9.800 lowongan pekerjaan anyar.
Perwakilan Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) dari sumbernya menjelaskan bahwa penanaman modal pada bidang tekstil menyumbang multipliers effect yang teramat luas melebihi sekadar pendirian fasilitas pabrik.
"Investasi industri tekstil dan pakaian jadi tidak hanya menghadirkan fasilitas produksi. Investasi ini juga menciptakan pekerjaan, meningkatkan ekspor, menggerakkan logistik, dan menumbuhkan kegiatan ekonomi baru di sekitar kawasan industri," ujar dari sumbernya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2026).
Sebagai gambaran di Kabupaten Brebes, PT Xinhai Knitting Indonesia ditargetkan menampung kurang lebih 6.000 pekerja lewat pendirian pabrik tekstil mutakhir untuk mengincar pasar luar negeri.
Di sisi lain, pendirian zona manufaktur tekstil terpadu di Subang Smartpolitan oleh PT Binkova Textiles Indonesia, PT Dafei Textile Indonesia, bersama PT Serendipity Fashion Indonesia ditaksir mampu menyerap 3.000 hingga 3.800 pekerja.
Tak hanya itu, PT FHG Tekstil Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Demak telah mempekerjakan sekitar 600 warga lokal sejak awal masa operasionalnya.
Sementara itu, PT Citra Terus Makmur yang beroperasi di Kabupaten Sumedang telah merampungkan ekspansi area pabriknya, walaupun pihak manajemen belum mempublikasikan besaran kuota pekerja baru yang terserap.
Di luar ekspansi investasi baru tersebut, pengaktifan kembali pabrik milik PT Wong Hang Bersaudara serta PT Akarsa Garment di Kabupaten Pemalang turut sukses menyelamatkan kembali 1.500 lapangan kerja yang sempat terhenti akibat penutupan operasional.
Berdasarkan penuturan dari sumbernya, keberhasilan menggaet para investor ini tidak terlepas dari peran aktif instansi kementerian dan pemerintah daerah dalam menghadirkan ekosistem bisnis yang aman.
AGTI menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta jajaran pemda yang konsisten memajukan industri TPT domestik.
"Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha perlu terus diperkuat. Dengan pasokan bahan baku dan energi yang kompetitif, tenaga kerja terampil, kemudahan investasi, akses ekspor, serta pengawasan terhadap impor ilegal dan praktik perdagangan tidak sehat, industri TPT memiliki peluang besar untuk terus tumbuh dan menjadi motor penciptaan lapangan kerja nasional," pungkas dari sumbernya.