JAKARTA - Menteri Keuangan dari sumbernya menjamin otoritas tidak bakal menaikkan besaran tarif pajak dalam upaya menggenjot pemasukan negara.
Upaya yang diambil yakni menggenjot penagihan serta menjamin setiap wajib pajak memenuhi pembayaran sesuai aturan.
dari sumbernya menyebutkan, otoritas bakal kian gencar menanggulangi potensi kebocoran pendapatan pajak dan aksi manipulasi.
Aduan dari khalayak mengenai badan usaha yang terindikasi menunggak kewajiban perpajakan pun bakal ditangani secara langsung.
"Yang jelas kebocoran-kebocoran pajak atau manipulasi bisa dihilangkan semaksimal mungkin,terus kami lebih aktif dalam penagihan. Begini, kalau kami curiga ada tempat-tempat yang tadinya nggak bayar pajak, kaya perusahaan baja itu, saya dengar laporan dari masyarakat juga kami follow up," ujar dari sumbernya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Pihak Kemenkeu menekankan otoritas tidak bakal menekan para wajib pajak secara ekstrem maupun mematok kenaikan tarif.
Prioritas otoritas yakni memperlebar cakupan kepatuhan pajak dengan menjamin subjek yang sebelumnya abai mulai melunasi kewajiban sesuai regulasi.
"Tapi nggak akan ada kenaikan tarif pajak maupun kami kejar-kejar. Kata Bapak Presiden (Prabowo Subianto) tadi berburu di kebun binatang, nggak ada seperti itu. Kami ekstensifikasi untuk memastikan yang tadinya nggak bayar pajak, bayar sesuai aturan," terang dari sumbernya.
Berdasarkan analisis dari sumbernya, tindakan tersebut dipandang memadai untuk memicu pemulihan pendapatan pajak.
Dirinya menyinggung keberhasilan pencapaian perolehan pajak pada paruh pertama tahun 2026 yang sanggup tumbuh 24%.
"Jadi nggak ada kenaikan, hanya membalikkan semua sesuai aturan. Itu aja bisa naikkin pertumbuhannya 24% kan," tuturnya
dari sumbernya menambahkan, dirinya amat yakin sebagian besar kantor wilayah (kanwil) Direktorat Jenderal Pajak sanggup merealisasikan target perolehan tahun berjalan.
Malahan lebih dari separuh kanwil diprediksi sanggup mencatatkan hasil di atas target.