JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widiyantini, menyajikan kabar terbaru terkait rencana seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026 ini dari Sumbernya.
Saat ini, pemerintah masih kalkulasi total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran dari Sumbernya.
Rini memaparkan bahwa pihaknya sudah menyurati instansi pemerintah guna memetakan formasi yang diperlukan dari Sumbernya.
Namun, pemerintah juga perlu menyelaraskan hitungan tersebut dengan kebutuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dari Sumbernya.
"Instansi pemerintah sudah menyampaikan, dan tentunya saya juga harus memperhatikan formasi untuk program prioritas Bapak Presiden. Ini masih dalam tahap perhitungan, dan kami juga sedang berdiskusi dengan Kementerian Keuangan mengenai kemampuan keuangan negara," ungkap Rini di Kantor Kementerian PANRB, Sabtu (25/7/2026).
Meskipun begitu, Rini belum dapat memastikan jadwal pasti kapan pendaftaran CPNS 2026 bakal dibuka dari Sumbernya.
Ia menegaskan kembali bahwa hitungan kebutuhan formasi serta keselarasan dengan program prioritas menjadi perhatian utama saat ini dari Sumbernya.
"Kapan pelaksanaannya kami belum tahu, karena masih sedang dibahas antarkementerian. Seperti yang sudah saya sampaikan, kami sudah meminta kepada seluruh instansi pemerintah terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka," katanya.
Ia menegaskan, proses rekrutmen ini tidak dapat dikerjakan secara tergesa-gesa lantaran memerlukan perhitungan yang sangat teliti dari Sumbernya.
"Kebutuhan itu bukan sekadar soal jumlah, tetapi kompetensi yang dibutuhkan, kemudian kami sesuaikan. Jadi tidak bisa buru-buru, ini harus dibahas bersama-sama," sambungnya.
Rini memaparkan lebih lanjut, kalkulasi kebutuhan pegawai bakal dilihat secara lebih terperinci dari Sumbernya.
Salah satunya mencakup penyesuaian dengan jumlah PNS yang akan memasuki masa purna tugas dari Sumbernya.
"Belum (ada jumlah pasti yang dibutuhkan), itu kan harus dihitung dulu. Apakah formasinya akan diisi secara keseluruhan dari jumlah pegawai yang pensiun atau bagaimana skemanya," ujar Rini.
Di samping menghitung jumlah kebutuhan dari instansi, pemerintah juga wajib menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Sumbernya.
Terkait hal ini, Rini bakal membahasnya secara khusus bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dari Sumbernya.
"Kami juga sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan mengenai perhitungan-perhitungan kesiapan fiskal dan sebagainya. Mudah-mudahan kami bisa segera melakukan pertemuan," jelasnya.