Pemerintah Tak Buru-Buru Wajibkan E20 demi Cegah Impor Bioetanol

Selasa, 21 Juli 2026 | 10:47:23 WIB
Pemerintah Tak Buru-Buru Wajibkan E20 (FOTO: NET)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan tidak berkeinginan tergesa-gesa mewajibkan bahan bakar minyak (BBM) campur bioetanol 20 persen atau E20.

Ia menggarisbawahi tidak ingin pasokan etanol untuk racikan BBM itu pada akhirnya malah didatangkan dari luar negeri.

Bahlil memaparkan bahwa penerapan wajib E10 diproyeksikan mulai bergulir pada tahun 2027 mendatang, sedangkan untuk E20 baru masuk agenda target tahun 2028–2029.

Kesiapan sektor industri pembuat bioetanol saat ini menjadi salah satu fokus perhatian paling krusial bagi pemerintah.

"E20 itu dalam perencanaan yang akan kami tetapkan nanti sampai dengan 2028–2029. Kenapa? Karena begitu etanol kami terapkan secara mandatori, kami bisa melakukan efisiensi atau penghematan terhadap impor BBM untuk bensin," kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

"Tetapi kami tidak ingin begitu E20 diterapkan, etanolnya malah kami impor. Maka dari itu, sekarang kami mempersiapkan industrinya terlebih dahulu," sambung Bahlil.

Ia menerangkan bahwa ketersediaan stok bagi industri bioetanol itu dapat mengoptimalkan sejumlah komoditas lokal, mulai dari singkong, tebu, hingga jagung.

Kurun waktu dua tahun mendatang, Bahlil berniat fokus memantapkan lini hulu tersebut.

"Nah, 1–2 tahun ini kami melakukan persiapan, setelah itu baru kami mandatori penuh E20. (Bukan di 2027?) Lebih cepat lebih baik," tandasnya.

Di waktu terpisah, Presiden Prabowo Subianto merencanakan pendirian hingga 50 fasilitas pengolahan bioetanol di Tanah Air.

Upaya strategis ini dieksekusi supaya bahan bakar nabati itu sanggup diproduksi dalam skala besar dan dimanfaatkan sebagai campuran bensin kendaraan di dalam negeri.

Hingga kini, Indonesia baru mempunyai satu fasilitas yang sanggup memproses bahan baku tersebut demi mewujudkan penggunaan bensin berkadar etanol 10 persen (E10).

Padahal, peluang Indonesia dianggap sangat potensial apabila daya tampung produksinya digenjot secara besar-besaran.

"Kita sudah mulai mampu menuju E10, bensin dicampur dengan 10 persen etanol. Tetapi, para petugas tadi mengatakan kita sebenarnya bisa sampai E20. Masalahnya kita butuh pabrik, dan saat ini baru memiliki satu pabrik," kata Prabowo dalam agenda Panen Raya Serentak bersama TNI di Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Menyikapi kondisi minimnya fasilitas, Kepala Negara menginstruksikan pendirian 30 sampai 50 pabrik pemrosesan etanol anyar.

Kebijakan ini ditempuh untuk mengejar keterbelakangan dari negara tetangga yang telah mendahului pemakaian bensin ramah lingkungan, sebagaimana India yang sukses menjalankan E20, bahkan Brasil yang menembus E100.

"Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik, kalau perlu sampai 50 pabrik. India sudah E20, Brasil sudah E100. Masa Indonesia tidak bisa? Indonesia pasti bisa," tegas Prabowo.

Pada momen serupa, Presiden Prabowo turut menyinggung pihak-pihak yang bersikap ragu atas kemampuan bangsa Indonesia meraih ketahanan energi dan malah senang bergantung pada pihak asing.

"Yang tidak mau ikut, tidak apa-apa. Duduk saja dan menonton. Namun, jangan terus membebek kepada kekuatan asing dan menganggap Indonesia ini jelek atau gelap," ucapnya.

Prabowo menyepadankan para penganalisis negatif tersebut layaknya individu yang kerap mengenakan kacamata hitam, sehingga memandang semua fenomena secara redup dan selalu memprediksi kemerosotan ekonomi nasional.

"Kalau pakai kacamata gelap, ya, akan gelap terus. Setiap bulan meramal Indonesia akan kolaps; Juni dikira kolaps, ini sudah Juli disebut Juli kolaps. Pikirannya kolaps terus, biarkan saja," imbuh Presiden.

Terkini