JAKARTA - Kolaborasi strategis resmi dibentuk dalam rangka menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah serta tempat tinggal vertikal yang menyatu dengan kawasan transportasi massal. Proyek yang berjalan di wilayah Manggarai, Kiaracondong, Gubeng, dan Semarang ini digulirkan demi menyukseskan Program 3 Juta Rumah.
Langkah pembangunan tempat tinggal yang berbasis Transit Oriented Development ini menyasar sejumlah kota padat di tanah air. Kesepakatan kerja sama tersebut dikukuhkan lewat prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman di Jakarta.
Prioritas utama dari proyek ini tertuju pada pendirian kompleks hunian bertingkat yang memiliki akses langsung ke moda angkutan umum seperti KRL Commuter Line, LRT, MRT, hingga Transjakarta. Terobosan ini menjadi sumbangsih nyata bagi agenda pemerintah sekaligus mengatasi persoalan urbanisasi dan menipisnya ketersediaan tanah di wilayah perkotaan.
Pola hunian bertumpu TOD dinilai kian krusial bagi publik dalam negeri lantaran sanggup merajut tempat tinggal, sarana transportasi, serta area ekonomi dalam satu lingkungan yang terpadu.
“Pembangunan kota masa depan tidak lagi bisa memisahkan antara hunian, transportasi, dan pusat aktivitas ekonomi. Karena itu, konsep Transit Oriented Development atau TOD menjadi sangat relevan untuk dikembangkan di Indonesia,” ujar perwakilan pihak terkait.
Banyak kaum urban di ibu kota didapati masih bermukim di lokasi yang jauh dari tempat kerja, sehingga alokasi dana angkutan bisa menguras 20% sampai 25% dari total gaji bulanan. Oleh sebab itu, keberadaan apartemen atau rusun di tengah kota dinilai menjadi opsi yang jauh lebih hemat serta ekonomis bagi warga.
Pemanfaatan area stasiun kereta sebagai pusat pemukiman sekaligus roda ekonomi juga telah diaplikasikan oleh negara-negara maju semisal Jepang, Singapura, dan Hong Kong. Pola tata ruang semacam itu terbukti efektif melahirkan kawasan kota yang efisien, produktif, serta ramah bagi penduduk.
Agenda besar ini menyatukan tiga aspek utama yakni hunian dengan harga bersahabat, konsep wilayah TOD, sekaligus pembentukan distrik bisnis anyar di Jakarta.
“Kami menggabungkan tiga hal sebenarnya. Satu adalah perumahan vertikal yang harganya terjangkau, yang merupakan bagian dari program penting dari pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua adalah kami merealisasikan konsep TOD, Transit Oriented Development,” papar perwakilan pengembang.
Distrik Manggarai sendiri mempunyai lahan potensial seluas kurang lebih 62 hektare yang bersiap ditata menjadi pusat integrasi modern meliputi tempat tinggal, ruko komersial, perkantoran, sarana olahraga, hingga tempat rekreasi.
“Yang ketiga, kawasan Manggarai ini kami mempunyai 62 hektar yang akan kami desain itu akan menjadi CBD keduanya Jakarta, setara SCBD,” tambahnya.
Sederet aset potensial telah disiapkan melalui anak usaha demi memuluskan proyek hunian terpadu di empat kota besar, meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya dengan daya tampung keseluruhan mencapai lebih dari 5.400 unit.
Berikut adalah daftar wilayah penyebaran pembangunan hunian yang telah dipetakan:
Kawasan Stasiun Manggarai Blok G dan F Jakarta dengan daya tampung kisaran 2.200 unit.
Stasiun Kiaracondong Bandung dengan daya tampung kisaran 753 unit.
Kawasan Dr. Kariadi atau Gergaji Semarang dengan daya tampung kisaran 1.042 unit.
Kawasan Stasiun Gubeng Surabaya dengan daya tampung kisaran 1.489 unit.
Khusus bagi proyek perdana di wilayah Manggarai, pembangunan bakal berdiri di atas tanah seluas 2,2 hektare untuk mendirikan tiga menara awal. Selanjutnya, pengerjaan bergeser ke lahan seluas 1,6 hektare demi mendirikan delapan menara hunian vertikal susulan dengan daya tampung total berkisar 5.000 unit.
Area TOD Manggarai bertumpu pada salah satu titik transportasi paling sibuk di Indonesia yang terhubung ke beragam jenis angkutan massal. Hingga kini, angka pergerakan penumpang yang memadati kawasan Manggarai menembus kisaran 300 ribu orang setiap harinya.
Properti yang dibangun menyediakan variasi tipe dua kamar tidur dengan luas bangunan mulai dari 45 meter persegi hingga 54 meter persegi sehingga dinilai ideal untuk pasangan baru. Nilai per unit diestimasikan mulai dari kisaran Rp500 jutaan untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan unit nonsubsidi dilepas mulai harga Rp700 jutaan hingga di atas Rp1 miliar.
Layanan KPR Rumah Susun FLPP dibekali bunga tetap sebesar 6% per tahun dengan durasi cicilan sampai 30 tahun demi menopang keterjangkauan dana masyarakat. Melalui sistem ini, konsumen bisa memiliki tempat tinggal dengan uang muka mulai 1% dan perkiraan cicilan bulanan berkisar Rp2,9 jutaan untuk hunian senilai Rp500 juta.