MATARAM - Pihak perbankan syariah nasional tengah membidik target penyaluran dana dalam program pembiayaan rumah senilai Rp350,7 miliar di wilayah Nusa Tenggara Barat atau NTB.
Langkah strategis ini diambil sejalan dengan tingginya animo warga lokal terhadap fasilitas kepemilikan hunian berbasis syariah.
Hingga periode April 2026, realisasi kucuran dana pembiayaan hunian di area NTB tercatat sudah menyentuh angka Rp44 miliar yang tersalurkan kepada 110 nasabah. Potensi pasar yang besar terus dipetakan baik dari sisi ketersediaan pasokan maupun tingkat permintaan di masyarakat.
"Kami sudah mengidentifikasi potensi pembiayaan mencapai Rp350,7 miliar baik dari sisi demand maupun supply," sebagaimana dilansir dari berbagai sumber.
Penyaluran dana kredit program perumahan atau KPP ini dinilai tidak sekadar menjadi stimulus bagi warga untuk mendapatkan tempat tinggal yang representatif. Lebih dari itu, program ini juga diarahkan untuk memperkokoh kapasitas pelaku UMKM yang bergerak di industri konstruksi dan perumahan.
Berdasarkan data mutakhir per 19 Mei 2026, tercatat ada sebanyak 769 calon nasabah yang telah menyatakan minat untuk mengajukan KPP syariah. Secara akumulatif, total nilai pengajuan dari jajaran calon debitur tersebut sudah mencapai angka Rp315 miliar.
“Angka itu menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap pembiayaan program perumahan berbasis hunian, sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan program,” sebagaimana dilansir dari berbagai sumber.
Fasilitas pembiayaan hunian ini diharapkan mampu memicu pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat serta mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di berbagai pelosok tanah air.
Secara agregat di level nasional sampai dengan April 2026, dana KPP yang telah dikucurkan sudah menembus angka Rp747 miliar kepada 2.190 nasabah. Pencapaian tersebut setara dengan porsi 60 persen dari total plafon kuota pemerintah yang bernilai Rp1,25 triliun.
Dukungan penuh juga diberikan terhadap program penyediaan 3 juta hunian rakyat melalui penyaluran skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP dengan volume sebanyak 1.201 unit rumah.
“Kami nomor dua di antara Himpunan Bank Milik Negara. Ini menunjukkan kompetensi kami kepada program Kementerian PKP dan pemerintah,” sebagaimana dilansir dari berbagai sumber.