JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan respons mengenai anjloknya nilai tukar rupiah yang sempat berada di posisi Rp17.500 pada Selasa (12/5/2026). Nilai tersebut menjadi titik terendah dalam sejarah mata uang Indonesia.
Puan berpendapat bahwa lonjakan harga barang yang mengandung komponen impor akibat depresiasi kurs mulai membebani warga dan pemilik bisnis. Situasi ini dinilai berbahaya karena dapat memicu inflasi serta menurunkan kekuatan belanja masyarakat.
Kondisi tersebut juga menambah tanggungan biaya operasional pada sektor transportasi, industri, hingga skala UMKM. Maka dari itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) diharapkan mampu mempertahankan stabilitas ekonomi agar dampak buruknya tidak semakin lebar.
Puan menekankan bahwa strategi pencegahan harus disusun untuk periode pendek maupun jangka panjang hingga 2027 mendatang. Hal ini dilakukan guna menjaga ketahanan ekonomi nasional dari guncangan luar negeri.
"Bagaimana dengan situasi global, ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk, jadi harus diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini, tapi juga sampai tahun 2027," ujar Puan dalam konferensi pers, Rabu (13/5/2026).
Puan menjelaskan bahwa ekonomi dalam negeri dan dunia ikut tertekan akibat konflik di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz. Selain mengganggu kurs dan harga energi, masalah tersebut menghambat arus logistik.
"Kami mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global," kata Puan.
Ia mendesak pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk segera meredam efek dinamika global terhadap ekonomi domestik. Fokus utama diarahkan pada sektor UMKM serta arah kebijakan fiskal ke depannya.
Puan menilai ketidakpastian ekonomi internasional harus ditangani dengan serius demi menjaga keseimbangan di dalam negeri. Koordinasi antarlembaga menjadi kunci utama dalam menghadapi risiko yang ada saat ini.
"Ya tentu saja kami akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut," tutur Puan.
Puan menambahkan bahwa pada masa sidang berikutnya, DPR akan mulai mendiskusikan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) untuk landasan APBN 2027. Agenda ini sangat penting untuk menjamin kekuatan fiskal negara.
Ia menggarisbawahi bahwa perumusan APBN 2027 harus menghitung risiko ekonomi dunia serta langkah taktis dari pemerintah dan BI. Tujuannya adalah agar stabilitas nasional tetap terjaga di tengah tantangan yang dinamis.
"Pada sidang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan PPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang," pungkasnya.