JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) sedang menggencarkan transformasi sistem bantuan sosial (bansos) melalui digitalisasi, dimulai dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Uji coba ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan sistem penyaluran bansos yang lebih efisien dan transparan di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menargetkan, setelah sukses di Banyuwangi, sistem digital ini akan diperluas ke 40 daerah lainnya pada tahun 2026.
Saat berbicara dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Gus Ipul menjelaskan bahwa digitalisasi bansos akan melibatkan 357.000 keluarga penerima manfaat di Banyuwangi.
Uji coba ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan, sekaligus mengurangi tingkat kesalahan dalam penyaluran yang sebelumnya cukup tinggi.
Saifullah menyebutkan, pada tahap awal uji coba menggunakan data lama, terdapat sekitar 77 persen error dalam pendataan penerima bansos. Namun, setelah data diperbaiki dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), angka error pun berkurang drastis menjadi 28,2 persen.
Meningkatkan Akurasi Data melalui Digitalisasi
Digitalisasi bansos di Banyuwangi adalah bagian dari komitmen Kemensos untuk memperbaiki kualitas penyaluran bantuan yang selama ini menggunakan data manual yang rentan kesalahan.
Kemensos berharap melalui digitalisasi, tingkat kesalahan data bisa ditekan lebih rendah, bahkan mencapai di bawah 10 persen. Sistem digital ini juga memberikan kemudahan bagi penerima bansos untuk mengajukan permohonan dan memastikan mereka memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Saifullah menyatakan bahwa ke depannya setiap keluarga akan dapat mengajukan permohonan bantuan sosial melalui aplikasi digital, dan sistem akan otomatis menilai kelayakan mereka untuk menerima bantuan.
"Ini akan mengurangi ketimpangan, dan memastikan bahwa bansos tepat sasaran," ujar Gus Ipul, menambahkan bahwa uji coba digitalisasi ini sudah memasuki tahap finalisasi.
Kemensos merencanakan untuk memperluas implementasi sistem digital ini ke 40 kabupaten dan kota pada tahun 2026. Jika uji coba tersebut berhasil, Kemensos akan segera menerapkan digitalisasi bansos secara nasional sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Saifullah menekankan pentingnya transformasi ini agar bantuan sosial dapat sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan, tanpa adanya penyelewengan.
Target Ekspansi ke 40 Daerah dalam 2026
Sebagai bagian dari langkah strategisnya, Kemensos juga menargetkan bahwa pada tahun ini, digitalisasi bansos akan diperluas ke 40 kabupaten dan kota lainnya.
Dengan memperluas wilayah uji coba, Kemensos berharap dapat memperbaiki efektivitas dan keandalan sistem, sehingga seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat memperoleh akses yang lebih baik.
Jika uji coba di 40 daerah ini menunjukkan hasil positif, Kemensos siap meluncurkan sistem digitalisasi bansos di seluruh Indonesia, membuka peluang untuk lebih banyak masyarakat mendapatkan bantuan dengan cara yang lebih mudah dan efisien.
Selain itu, Gus Ipul menyampaikan bahwa digitalisasi bansos ini akan membuat proses lebih transparan, dan masyarakat bisa lebih mudah memantau status pengajuan bantuan mereka melalui aplikasi digital.
Hal ini diharapkan bisa mengurangi adanya kesalahan dalam penyaluran atau bahkan manipulasi data yang selama ini sering terjadi di berbagai daerah.
Masa Depan Digitalisasi Bansos di Indonesia
Ke depan, setiap individu atau keluarga akan bisa mengajukan permohonan bansos melalui sistem berbasis digital. Aplikasi yang dikembangkan Kemensos akan secara otomatis mengevaluasi kelayakan penerima bantuan, berdasarkan berbagai kriteria yang sudah ditentukan.
Dengan sistem ini, setiap penerima akan lebih mudah mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Gus Ipul menambahkan bahwa hal ini akan meningkatkan pelayanan publik dalam distribusi bantuan sosial dan memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses bantuan saat dibutuhkan.
Namun, meskipun digitalisasi bansos diharapkan dapat berjalan lancar, Kemensos juga menekankan pentingnya peningkatan literasi digital di masyarakat.
Tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses yang memadai terhadap teknologi, sehingga edukasi tentang penggunaan sistem digital ini menjadi hal yang krusial.
Untuk itu, Kemensos akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah-daerah yang baru akan mengimplementasikan digitalisasi bansos.
Harapan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Selain efisiensi, Gus Ipul juga berharap bahwa digitalisasi bansos ini akan mempercepat pemerataan kesejahteraan sosial di Indonesia. Bansos yang lebih tepat sasaran akan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi keluarga-keluarga miskin dan rentan, dan membantu mereka keluar dari kemiskinan.
"Kami ingin agar setiap bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan," tegas Saifullah.
Penerapan sistem digital ini juga menjadi bagian dari upaya Kemensos untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan kemajuan digital untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Ke depannya, Kemensos berharap sistem ini akan menjadi model untuk pelayanan publik lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan, untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.