JAKARTA - Kota Depok terus menunjukkan peran strategisnya dalam pembangunan ekonomi melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tak tanggung-tanggung, UMKM di kota ini menyumbang hingga 60 persen terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), menjadikannya salah satu kekuatan utama dalam penggerak ekonomi lokal. Pemerintah Kota Depok, melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM), menginisiasi berbagai program dukungan maksimal guna mempercepat perkembangan sektor ini.
Peran Vital UMKM dalam Ekonomi Depok
Mohamad Thamrin, Kepala DKUM Kota Depok, menekankan pentingnya kontribusi UMKM dalam menggerakkan perekonomian daerah. “Kontribusi UMKM sangat vital dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Depok,” ujar Thamrin. Dengan dampak positif yang dihasilkan, sektor ini menjadi pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan di kota.
Lima Pilar Strategis untuk Pengembangan UMKM
Untuk memberikan dukungan maksimal kepada UMKM, DKUM Kota Depok mengedepankan lima pilar utama: pelatihan, pendampingan, fasilitasi perizinan, pemasaran, dan akses pembiayaan. Inisiatif ini dirancang agar setiap pelaku usaha memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk berkembang dan bersaing.
Dorongan Finansial dengan Subsidi Bunga
Salah satu program unggulan dalam upaya pemberdayaan UMKM adalah pemberian subsidi bunga hingga 90 persen, yang memungkinkan pelaku usaha hanya membayar bunga 1 hingga 10 persen saja. "Dengan subsidi ini, kami berharap dapat meringankan beban pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan," tambah Thamrin. Program subsidi ini tentu menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil yang seringkali kesulitan mendapatkan dana dengan bunga rendah.
Alokasi Anggaran untuk Peningkatan Kualitas Produk
DKUM Kota Depok juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk subsidi pembiayaan UMKM. Selain itu, hadirnya target ambisius pada tahun 2025 yakni penyediaan 1.000 sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha. "Program ini bertujuan untuk memperkuat daya saing UMKM dengan memberikan pengakuan produk yang lebih luas," jelas Thamrin. Keberadaan sertifikat halal diharapkan membuka peluang akses ke pasar yang lebih besar, baik nasional maupun internasional.
Pengembangan Klinik Konsultasi Gratis
Pemerintah Kota Depok juga memfasilitasi klinik UMKM yang menyediakan layanan konsultasi gratis. Klinik ini memberikan bantuan mulai dari desain kemasan, pemasaran digital, hingga pengurusan perizinan. Thamrin memastikan bahwa semua kebutuhan perizinan dan dukungan lainnya tersedia tanpa biaya tambahan, semua dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok. "Layanan ini bertujuan memastikan pelaku usaha mendapatkan pendampingan maksimal," tegasnya.
Pemasaran Produktif di Setiap Kecamatan dan Kelurahan
Melihat potensi besar dari sektor ini, DKUM berencana mengembangkan titik pemasaran khusus UMKM di setiap kecamatan dan kelurahan pada tahun 2025. Setiap wilayah minimal memiliki satu titik pemasaran guna mempermudah pelaku UMKM dalam memasarkan produk mereka. Thamrin mengatakan, "Ini untuk memastikan produk lokal lebih dikenal dan memiliki akses pasar yang lebih luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah."
Harapan dan Cita-cita untuk Kemajuan UMKM
Dengan semua program dan langkah strategis yang dilakukan, DKUM Kota Depok optimis dapat terus mendorong perkembangan UMKM. “Kami berharap dukungan ini bisa meningkatkan daya saing serta keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah di Depok,” tutup Thamrin.
Langkah konkrit yang diambil oleh Pemerintah Kota Depok ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi daerah. Dengan visi yang kuat, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjadikan sektor UMKM sebagai backbone ekonomi yang tak hanya bertahan, tetapi juga terus bertumbuh. Dalam jangka panjang, penguatan UMKM diharapkan dapat menjadikan Depok sebagai contoh sukses kota dengan perekonomian mandiri dan berkelanjutan.