JAKARTA - Desa-desa terpencil di Indonesia sering kali berhadapan dengan tantangan besar dalam hal aksesibilitas karena ketimpangan pembangunan infrastruktur. Bayangkan sebuah desa di mana anak-anak harus berjalan berkilometer melewati jalan berlumpur untuk bisa mengecap pendidikan. Bayangkan ibu yang hamil harus menempuh perjalanan panjang dengan kendaraan seadanya agar bisa mendapatkan pelayanan medis.
Begitu pula dengan para petani yang kesulitan menjual hasil panennya karena ketiadaan jalan yang layak. Ini bukan sekadar gambaran dramatis, melainkan realitas banyak desa di negara kita.
Ketimpangan pembangunan infrastruktur antara desa dan kota adalah isu klasik yang terus mendera. Walaupun pemerintah kerap menggemborkan program pembangunan inklusif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa desa masih kekurangan fasilitas dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan akses internet. Tanpa infrastruktur yang memadai, harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hanya akan menjadi omong kosong.
Masalah Infrastruktur Desa yang Belum Tuntas
Sejumlah program telah diinisiasi pemerintah untuk mengatasi ketertinggalan infrastruktur desa, meliputi pembangunan jalan, penyediaan listrik, hingga penyediaan akses internet. Namun, mengapa masalah ini terus terjadi? Ada beberapa penyebab utama yang menjadi penghambat, salah satunya adalah alokasi anggaran yang tidak proporsional. Kota-kota besar lebih sering menjadi fokus pembangunan karena dianggap sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, desa hanya mendapatkan porsi anggaran yang minim, menjadikannya tidak memadai untuk pembangunan infrastruktur.
Selain itu, kondisi geografis yang sulit dijangkau juga memperparah situasi. Banyak desa terletak di lokasi terpencil dan pegunungan, memerlukan biaya besar untuk pembangunan dibandingkan daerah perkotaan yang aksesibilitasnya sudah baik.
Koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah turut menjadi hambatan. Proses pembangunan infrastruktur desa kerap terhambat oleh kebijakan yang tidak sinkron, tumpang tindih perencanaan, hingga praktik korupsi. Proyek-proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi desa justru tidak berjalan sesuai harapan.
Dampak Ketimpangan Infrastruktur Terhadap Aksesibilitas
Ketidakmerataan infrastruktur memiliki dampak langsung pada berbagai aspek kehidupan masyarakat desa. Transportasi yang buruk membuat mobilitas jadi terbatas. Sebagian besar desa hanya menyediakan jalan tanah yang sukar dilewati saat musim hujan. Tidak adanya transportasi umum memaksa warga mengandalkan kendaraan pribadi atau berjalan kaki, yang bisa menempuh perjalanan jauh.
Sebuah studi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa lebih dari 40% jalan desa di Indonesia masih dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai. Ketika jalanan buruk, biaya transportasi meningkat, berdampak pada harga barang dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.
Pendidikan yang Terhambat
Infrastruktur yang buruk juga menghambat akses pendidikan. Banyak anak desa harus berjalan menempuh jarak jauh dan berbahaya untuk ke sekolah. Beberapa kasus menunjukkan anak-anak harus menyeberangi sungai tanpa jembatan atau berjalan berjam-jam demi pendidikan.
Kurangnya akses internet dan listrik menghambat kemajuan edukasi desa. Di era digital, teknologi dan informasi adalah pilar penting pendidikan. Namun, banyak sekolah desa belum menikmati fasilitas pendukung seperti komputer atau internet stabil, mengakibatkan ketertinggalan siswa desa dibanding mereka di kota.
Kesehatan yang Sulit Dijangkau
Dampak lain dari ketidakmerataan infrastruktur adalah sulitnya akses layanan kesehatan. Banyak desa tidak memiliki puskesmas atau rumah sakit, memaksa warga menempuh perjalanan panjang untuk layanan medis. Kondisi ini sangat menyulitkan dalam situasi darurat, di mana penundaan akses kesehatan bisa mematikan.
Keadaan semakin parah dengan kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 30% rumah tangga di pedesaan kesulitan memperoleh air bersih, padahal air bersih esensial untuk mencegah penyakit menular.
Solusi untuk Pemerataan Infrastruktur Desa
Diperlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi ketimpangan ini. Alokasi anggaran harus adil antara desa dan kota. Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dalam pembangunan desa dengan menyediakan dana yang memadai untuk proyek infrastruktur.
Inovasi teknologi harus dimanfaatkan untuk mengatasi kendala geografis. Penggunaan teknologi konstruksi efisien dan ramah lingkungan bisa mempercepat pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat desa penting demi pemerataan infrastruktur yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan membuat proyek lebih relevan dengan kebutuhan lokal.
Pemerintah juga harus mempercepat digitalisasi desa dan memperluas jaringan internet. Internet membuka peluang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi desa. Program "Desa Digital" membutuhkan implementasi serius agar desa tidak semakin tertinggal di era digital.
Pemerataan pembangunan infrastruktur desa bukan sekadar janji politik. Ini adalah keharusan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Tanpa infrastruktur layak, desa terus terjebak dalam keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, semakin memperbesar kesenjangan desa dan kota.
Membangun desa berarti membangun masa depan bangsa. Jika desa memiliki infrastruktur baik, maka pertumbuhan ekonomi nasional pun akan lebih kuat. Sudah saatnya semua pihak bersinergi demi pembangunan desa yang lebih merata dan berkelanjutan.