JAKARTA - Ratusan hektar sawah yang terletak di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten terendam banjir. Peristiwa ini diduga kuat akibat konstruksi proyek tol Serang-Panimbang (Serpan) yang kini tengah berlangsung. Situasi ini mencuatkan keprihatinan berbagai pihak, termasuk dari Ketua Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Lebak, Rangga Nuranto.
Banjir yang melanda wilayah ini berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi para petani setempat. Mereka kini menghadapi ancaman gagal panen dalam skala besar, yang dapat berdampak signifikan terhadap produktivitas dan ketahanan pangan lokal. Tanggapan cepat dan solusi dari pihak terkait diperlukan untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan memulihkan kondisi lahan pertanian.
Rangga Nuranto, dalam keterangan yang disampaikan pada Kamis, 13 Februari 2025, mengungkapkan rasa prihatin yang mendalam. "Menanggapi persoalan banjir di Desa Cisangu yang menyebabkan sawah terendam dan berisiko gagal panen, kami dari Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lebak sangat prihatin atas kejadian ini," ujar Rangga.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa situasi seperti ini dapat menghambat program ketahanan pangan nasional. Pemerintah pusat, di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, saat ini gencar menyosialisasikan program tersebut. "Saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang fokus menyosialisasikan ketahanan pangan. Namun, di lapangan justru banyak permasalahan yang merugikan petani, seperti yang terjadi di Cibadak," tambahnya.
Dalam usahanya untuk mengatasi permasalahan ini, Rangga menyatakan niatnya untuk melakukan kajian lebih mendalam guna mengetahui penyebab utama dari banjir ini. Meskipun indikasi awal menyebutkan bahwa banjir disebabkan oleh pembangunan Tol Serpan, Rangga percaya bahwa perusahaan pelaksana proyek ini telah melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelumnya. "Kami akan melihat persoalan ini dari berbagai aspek. Indikasi awal memang mengarah pada dampak pembangunan Tol Serpan. Namun, saya yakin anak perusahaan BUMN yang mengerjakan proyek ini telah melakukan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Yang menjadi pertanyaan, apakah kajian tersebut benar-benar diterapkan di lapangan atau ada faktor lain yang menyebabkan banjir ini," jelasnya.
Masyarakat Desa Cisangu sendiri kian waspada akan intensitas banjir yang kian meningkat sejak pembangunan tol ini dimulai. Kepala Desa (Kades) Cisangu juga menyoroti bahwa kondisi ini semakin parah dan berharap adanya solusi konkret yang dapat segera direalisasikan oleh pihak terkait. Kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta pelaksana proyek sangat diperlukan untuk menanggulangi masalah yang ada.
Rangga Nuranto menekankan pentingnya tindakan cepat dan tepat dari pihak pemerintah dan instansi terkait untuk menangani situasi ini. “Kami mendorong pemerintah dan pihak terkait agar segera menindaklanjuti masalah ini sehingga petani tidak terus-menerus dirugikan akibat proyek infrastruktur,” pungkasnya.
Ke depan, evaluasi menyeluruh mengenai dampak proyek-proyek infrastruktur besar terhadap lingkungan dan masyarakat lokal perlu mendapatkan perhatian serius. Dampak seperti banjir yang merugikan pada akhirnya dapat menghambat target pembangunan yang lebih besar, termasuk program ketahanan pangan. Dengan adanya pengawasan dan penanganan yang tepat, diharapkan kasus serupa dapat dicegah di masa mendatang.
Proyek tol Serang-Panimbang (Serpan), meskipun menawarkan keuntungan dari segi konektivitas dan aksesibilitas daerah, perlu dikelola dengan lebih teliti guna meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Transparency dan komunikasi antara semua pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan konflik semacam ini.
Pengaruh Terhadap Ketahanan Pangan Nasional
Program ketahanan pangan yang digalakkan oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu fokus utama untuk memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Situasi yang terjadi di Cibadak ini menjadi contoh nyata bagaimana pentingnya pengelolaan proyek infrastruktur yang menyeluruh, memperhatikan aspek lingkungan dan sosial ekonomi penduduk lokal.
Melalui kerja sama antara petani, organisasi pertanian, dan pemerintah, diharapkan akan ada solusi yang adil dan tepat yang dapat meminimalisir dampak negatif pada sektor pertanian. Edukasi serta pendampingan kepada petani terkait adaptasi dan mitigasi terhadap bencana alam akibat perubahan lingkungan perlu terus dilakukan.
Kedepannya, langkah-langkah konkret seperti perbaikan sistem drainase, perencanaan tata ruang yang lebih baik, serta revitalisasi lahan pertanian dapat menjadi bagian dari solusi untuk mencegah terulangnya kasus ini. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat.