JAKARTA - Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, memulai langkah penghematan besar-besaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kebijakan ini diambil untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dianggap penting untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran di sektor-sektor lain, terutama dalam hal keselamatan transportasi umum di Indonesia.
Djoko Setidjowarno, seorang pengamat transportasi terkenal, menyoroti dampak potensial dari pemotongan anggaran ini terhadap keselamatan transportasi di Indonesia. Dalam surat terbuka kepada Presiden Prabowo, Djoko menekankan bahwa meskipun program seperti MBG penting, hal itu seharusnya tidak datang dengan mengorbankan aspek krusial lain seperti pelayanan publik dasar, yang mencakup keselamatan transportasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan.
“Program MBG silakan berlangsung, tetapi program-program yang menyangkut pelayanan publik dasar termasuk keselamatan, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan jangan dikorbankan,” ujarnya dalam surat terbuka tersebut.
Menurut data Korlantas Polri pada tahun 2024, Indonesia mencatatkan 220.647 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari angka tersebut, 39,26 persen korbannya adalah individu dalam rentang usia 6-25 tahun, suatu indikasi bahwa kecelakaan jalan raya menargetkan kelompok usia produktif di dalam negeri. Kondisi memprihatinkan ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menempatkan keselamatan transportasi sebagai prioritas, bukan sebagai sektor yang anggarannya bisa dipotong.
Djoko juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai anggaran yang tidak cukup untuk operasi Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan pemeliharaan infrastruktur kereta api melalui Infrastructure Maintenance Operation (IMO). Lembaga-lembaga tersebut memainkan peran vital dalam menjamin keselamatan transportasi di tanah air.
“Anggaran rutin rampcheck terhadap angkutan wisata dan angkutan barang di jembatan timbang harus ada,” tambah Djoko, menegaskan pentingnya pemeriksaan rutin untuk menilai kelayakan kendaraan demi mencegah kecelakaan.
Sebagai ilustrasi akan pentingnya pemeriksaan semacam ini, beberapa insiden kecelakaan baru-baru ini semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat. Di antaranya adalah kecelakaan truk rem blong di Gerbang Tol Ciawi dan Tol Cipularang yang menelan korban jiwa, menyoroti perlunya pemantauan kendaraan besar secara berkelanjutan.
Terkait dengan anggaran yang dipangkas, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp80,63 triliun untuk tahun 2025. Namun, melalui kebijakan penghematan tersebut, Kemenhub hanya memperoleh Rp24,76 triliun berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pagu Anggaran 2025.
Menanggapi pemotongan tersebut, Kemenhub mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp7,68 triliun untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir. Dari angka tersebut, hanya Rp6,69 triliun yang disetujui, menjadikan total anggaran Kemenhub menjadi Rp31,45 triliun.
“Direktorat Keselamatan Transportasi Darat dibubarkan, sehingga tidak ada institusi yang bertanggung jawab atas berbagai aspek keselamatan transportasi darat di Indonesia,” ungkap Djoko, mengingatkan implikasi serius dari pengurangan anggaran terhadap keselamatan di sektor transportasi darat.
Sebagai solusi, Djoko menyarankan agar anggaran dapat dihemat dari program lain yang tidak terlalu penting. Contohnya, fasilitas sarana dan prasarana pejabat negara dan pejabat daerah bisa dikurangi atau bahkan ditiadakan, seperti mobil dinas dan perjalanan dinas yang tidak penting.
"Masih banyak program lain yang bisa dihemat, seperti fasilitas sarana dan prasarana pejabat negara maupun pejabat daerah yang tidak penting dikurangi bahkan ditiadakan, seperti mobil dinas dan perjalanan dinas tidak penting. Terima kasih," tutup Djoko.
Ini bukan hanya soal angka dalam dokumen anggaran; tetapi ini tentang menjaga keamanan setiap individu yang menggunakan jalan raya dan moda transportasi di Indonesia. Dengan mempertahankan alokasi anggaran yang memadai untuk keselamatan transportasi, pemerintah dapat menghindari meningkatkan jumlah korban kecelakaan, terutama yang melibatkan angkutan umum dan kendaraan besar.
Prabowo Subianto dan jajaran pemerintahan diharapkan dapat mempertimbangkan kembali strategi penghematan APBN agar tidak berdampak negatif pada aspek keselamatan publik. Dengan demikian, keseimbangan antara program sosial dan keselamatan transportasi dapat terjaga, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.